Gaya SBY Versus PKS


Oleh; M. Rosit

 

Pebincangan mengenai Partai keadilan Sejahtera (PKS) apakah masih patut dalam koalisi partai yang mendukung pemerintahan SBY-Budiono atau harus hengkang dari koalisi menjadi diskursus yang menarik. Mengingat partai yang memiliki bendera warna putih berlambang padi dan bulan sabit itu, kini menjadi bahan gunjingan baik dari partai koalisi maupun partai oposisi mengenai keputusannya yang berulangkali berseberangan dengan kebijakan yang semestinya mendukung kebijakan pemerintah.

Sebelumnya fraksi PKS beberapakali mengambil keputusan yang berseberangan dari partai koalisi. Pertama, pada 4 Maret 2010 Fraksi PKS memilih opsi C dalam penentuan hak angket Century, yakni pemberian dana talangan kepada Bank Century dan penyaluran yang diduga ada penyimpangan. PKS dalam kasus ini melakukan keputusan yang kontroversial dari partai koalisi yang seharusnya mendukung sikap partai koalisi. Kedua, pada 24 Januari 2011, dalam pengambilan angket kasus Mafia Pajak, Gayus Tambunan, PKS menerima atau menyetujui dilakukan penyidikan kasus tersebut, sementara partai koalisi menolaknya.

Ketiga, pada tanggal 22 Februari 2011, dalam paripurna hak angket mafia pajak, lagi-lagi PKS menerima usulan hak angket mafia Pajak, padahal mayoritas partai koalisi menyatakan menolak, kecuali fraksi Golkar. Keempat, pada tanggal 18 Oktober 2011, PKS mengancam akan keluar dari partai koalisi jika salah satu kadernya yang menjadi pembantu Presiden, Suharna, akan dicabut dari menteri Menristek. Dan, kelima, PKS baru-baru ini dalam sidang Paripurna DPR dalam menentukan sikapnya tentang kenaikan BBM bersubsidi pun melakukan keputusan yang berseberangan dengan partai koalisi. Ini pun PKS menunjukkan sikap menduanya sebagai partai koalisi yang semestinya taat dan patuh terhadap kebijakan SBY-Budiono.

Dari sekian kali sikap PKS yang selalu mengambil jalan yang berseberangan dengan sikap pemerintah, memicu tanda tanya, apa sebenarnya agenda PKS sehingga selalu membuat keputusan kontroversial? Apakah PKS selama ini di partai koalisi selalu dijadikan anak tiri dari partai koalisi lainnya atau PKS memang benar-benar memperjuangkan amanat rakyat yang selama ini dijadikan alasan-alasan dari sikap politiknya.

Koalisi Rapuh

Dari sikap PKS yang sering mengambil jalan berseberangan dari partai koalisi itu menunjukkan bahwa bangunan koalisi partai pemerintah selama ini memang keropos dan rapuh. Terbukti SBY sebagai ketua umum partai koalisi tidak bisa bersikap tegas. SBY yang semestinya memiliki konsistensi baik sebagai ketua umum koalisi maupun sebagai pemimpin negeri ini, tidak menunjukkan sebagaimana seorang pemimpin yang berani mengambil sikap secara tegas meskipun beresiko. Sikap PKS merupakan cermin dari kepemimpinan SBY yang lemah dan tak disegani baik kawan maupun lawan.

Daripada PKS menjadi duri dalam daging di koalisi, dan selalu saja bersikap kontroversial, SBY seharusnya sudah mengambil sikap untuk mengeluarkan dari partai koalisi. Namun SBY tetaplah sebagaimana SBY yang penuh keraguan, inilah yang membuat PKS selalu bersikap mendua, yakni masuk ke dalam koalisi tapi bercitarasa sebagai partai oposisi. Seharusnya PKS diberikan sanksi tegas meskipun tak dikeluarkan dari partai koalisi, ini penting agar bangunan koalisi yang selama ini tidak menjadi duri dalam daging dan musuh dalam selimut. Terkesan ada kepura-puraan koalisi yang selama ini dibentuk, padahal tujuan koalisi menyatukan visi dan misi untuk mendukung kebijakan pemerintah sampai pada Pemilu 2014.

Menuju Pemilu 2014

Dari sikap yang selalu ditunjukkan PKS selama ini, tentu memiliki agenda Pemilu 2014. Setelah sekian lama PKS mendukung Partai Demokrat dan SBY sebagai pengambil kebijakan pemerintah. Rupanya partai koalisi sudah menunjukkan inkonsistensi untuk tidak loyal kepada SBY dan Partai Demokratnya. Ini bisa dimaklumi, sejak para elite Partai Demokrat tersandera ke dalam skandal wisma atlit yang menyeret nama besar ketua umumnya dan beberapa elite partainya, partai ini kian lama menurun elektabilitasnya. Dari hasil Survey LSI (Lingkaran Survey Indonesia) baru-baru ini, Sampai dengan saat ini 3 partai teratas yang pertama itu ditempati partai Golkar itu 18,9% perolehan suara partai Golkar, kemudian posisi kedua PDIP 14,2% dan posisi ketiga itu Partai Demokrat 13,7 %. Jika kasus wisma altit yang melibatkan para elite partai ini tidak kunjung terselesaikan, maka elektabilitas Partai Demokrat dan SBY akan terus menurun, dan ini jelas merugikan investasi politik yang selama ini dibangun dengan susah payah.

Oleh karena itu, SBY dan Partai Demokrat masih memiliki sisa waktu 2 tahun untuk memperbaiki gaya kepemimpinannya. SBY masih memiliki agenda besar agar partainya masih bisa eksis atau hanya sekedar menyelamatkan pemerintahannya sampai 2014. Ini sangat tergantung terhadap SBY bisa bersikap tegas dan lugas, supaya kebijakan-kebijakan pemerintah tidak ditentang oleh partai koalisi yang semestinya mendukung sepenuh hati.

 

 

 

 M. Rosit

Peneliti di The Political Literacy Institute

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s