KOMERSIALISASI TELEVISI DI ERA INDUSTRI CITRA


Oleh M. Rosit

Pendahuluan
Perkembangan media khususnya televisi swasta sejak tahun 1998 sangat mempengaruhi seluruh kalangan masyarakat dan infrastruktur yang ada di negara ini, mulai dari sosial budaya, politik, keamanan maupun ekonomi. Televisi mulai bermunculan dikarenakan sejak Era Reformasi, pers mulai diberikan kebebasan untuk berpendapat, dan sistem pers yang dianut oleh Indonesia pun mulai berubah, akibat dari perubahan iklim politik yang semakin memperoleh ruang kebebasan maka media massa khususnya televisi semakin mengembangkan diri sesuai dengan iklim kebebasan. Media massa pun menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan, khususnya televisi. Di sudut lain dari kebebasan media, televisi menjadi sangat terbuka menerima suntikan kapital dari pihak luar demi sebuah persaingan pasar.

Hal yang menarik dikaji dalam pembahasan televisi sekarang ini, adalah fenomena komersialisasi yang mengintegrasikan media ke dalam sistem kapitalisme. Secara umum televisi memiliki keterkaitan dengan industri pasar. Konsekuensinya media berorientasi pada keuntungan dan akumulasi modal serta sensitif terhadap dinamika persaingan pasar, oleh karena itu media mengintegrasikan diri ke dalam aktivitas industri. (Albaran, 1996,5). Dari fenomena ini, semakin lama televisi menjadi lahan bisnis oleh kalangan tertentu. Hal itu nampak dengan munculnya beberapa televisi swasta yang ditopang melalui iklan komersil.

Konsekuensinya, televisi tidak hanya fokus sebagai media penyiaran, namun juga berkaitan dengan akumulasi modal, bisnis dan persaingan pasar. Program-program televisi yang disiarkan begitu mudah diintervensi oleh berbagai kepentingan kapitalis, yang tak lain adalah bermotif keuntungan belaka. Bagaimanapun juga, televisi juga memiliki kepentingan dengan pemilik modal untuk menopang eksistensi sebagai media penyiaran publik yang mesti menunjukkan eksistensi dan bersaing dengan media televisi lainnya. Nah, kapitalis pun juga merasa diuntungkan dengan hadirnya televisi yang efektif sebagai media bisnis.

Hubungan antara televisi dengan kapitalis merupakan sebuah relasi yang saling menguntungkan. Televisi sebagai media yang membutuhkan modal yang sangat besar, sementara kapitalis memandang televisi sebagai media bisnis yang efektif dalam mengiklankan produk-produknya. Sementara itu, berbagai program yang disiarkan televisi kepada publik sangat mempengaruhi bagi mereka yang menontonnya. Televisi bisa membentuk citra dan konsep publik bagaimana memandang suatu permasalahan sesuai dengan apa yang disajikan. Nah, dengan demikian, program-program televisi yang disiarkan tidak bisa dianggap remeh begitu saja, mengingat begitu besar dampaknya terhadap publik. Kalau televisi menginginkan kebebasan dalam melakukan tugasnya sebagai media penyiaran, maka harus melepaskan budaya ketergantungan terhadap iklan. mengingat media massa khususnya televisi berisikan informasi dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian apakah iklan berbahaya ada di media massa dan bagaimana dengan peran pemerintah ?

Sekilas Perkembangan Televisi
Sedikit menengok masa perkembangan televisi di Indonesia, kehadiran televisi di negeri ini dimulai sejak 1962 tahun lalu, yaitu dengan lahirnya Televisi Republik Indonesia (TVRI), merupakan satu-satunya televisi yang dijadikan media dominasi oleh pemerintahan Orde Lama. Setelah digantikan dengan Orde Baru, TVRI masih menjadi satu-satunya media penyiaran yang menjadi instrumen politik pemerintah. Nah, pada Era 90-an mulai lahirlah sebuah televisi swasta yang pertama di negeri ini yaitu Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Semula RCTI adalah sebuah televisi berbayar di daerah tertentu, namun pada perkembangannya stasiun televisi swasta ini menggebrak dengan berbagai siaran yang cukup independen, dengan jangkaun di berbagai daerah pelosok negeri. Catatan penting untuk televisi ini adalah porsi hiburan menempati posisi pertama, porsi siaran berita (news) cukup kecil, tetapi menjadi sebuah alternatif dan cukup fenomenal di jagat negeri ini.

Setelah RCTI, kemudian lahir Surya Citra Televisi (SCTV), yang juga menyiarkan secara independen namun tidak beda jauh dengan RCTI. Disambung munculnya Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), sekarang menjadi MNC TV dan selanjutnya Indosiar pada tahun 1995. Setelah itu muncul lagi ANTEVE. Layak menjadi catatan khusus dalam hal ini adalah nyaris semua izin operasional dari beberapa televisi secara nasional adalah adanya keterkaitan pemilik stasiun televisi pada penguasa saat itu. Mereka bisa berasal dari anggota keluarga, kerabat, relasi politik maupun bisnis.

Kehadiran berbagai stasiun televisi swasta hingga akhir 1990an itu, mampu menaruh perhatian khalayak, terutama program dari siaran mereka bisa dijadikan sebuah alternatif. Tak lama kemudian lahir lagi beberapa stasiun televisi swasta, Metro TV, LATIVI (sekarang berubah menjadi TVone), TRANS TV, TRANS 7 dan Global TV. Kemunculan 5 stasiun yang disebutkan terakhir ini, juga tidak jauh berbeda dengan kelahiran stasiun televisi swasta yang sudah dulu muncul. Artinya lahirnya stasiun televisi ini secara langsung maupun tidak langsung juga terkait dengan kepentingan penguasa waktu itu. (Sunarto, 2009).

Siaran televisi tidak bisa diindexs, paling tidak sampai ada teknologi yang memungkinkannya. Itu berarti semakin panjang acaranya, semakin penonton harus menyaksikannya. Untuk mencegah kebosanan, siaran berita televisi umumnya tidak lebih dari satu jam. Televisi dapat menyiarkan berita seketika, juga bisa meliput suatu peristiwa seperti pelantikan presiden mendaratnya pesawat angkasa luar, ketika peristiwa ini sedang berlangsung dan ini tidak bisa dilakukan oleh Koran. Ada implikasi yang penting. Pertama, televisi bisa menciptakan kesan atau rasa kebersamaan. Kedua, dalam siaran langsung, penonton bisa terkecoh bahwa apa yang ditayangkan itulah kenyataan sebenarnya.( William L. Rivers dkk)

Kehadiran televisi swasta merupakan lahan yang menarik untuk dikaji, terutama kehadirannya mengandung nilai problematik. Televisi-televisi swasta hadir tidak bisa dilepaskan berkaitan dengan pemerintah. Namun demikian, ketika sudah masuk izin pendirian dan berbagai proses awalnya televisi swasta, dapat dilihat faktor siapa yang memiliki tersebut kaitannya dengan pemerintah. Apa dan bagaimana grand design mengenai kebijakan televisi swasta tersebut terutama dikaitkan dengan perubahan politik antara awal pendiriannya (Orde Baru) sampai kepada dinamika Orde Reformasi.

Kapitalisme Media Televisi
Kaum kapitalis memandang kebebasan adalah suatu kebutuhan bagi individu untuk menciptakan keserasian antara dirinya dan masyarakat. Sebab kebebasan itu adalah suatu kekuatan pendorong bagi produksi karena ia benar-benar menjadi hak manusia yang menggambarkan kehormatan kemanusiaan. Sebagaimana gagasan Adam Smith yang paling penting ialah tentang ketergantungan peningkatan perekonomian kemajuan dan kemakmuran kepada kebebasan ekonomi yang tercermin pada Kebebasan individu dalam memberikan seseorang bebas memilih pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya untuk mewujudkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan dirinya. Kebebasan berdagang dimana produktivitas peredaran produksi dan distribusinya berlangsung dalam iklim persaingan bebas.

Pengaruh dari pandangan ekonomi liberal menciptakan sebuah pasar yang dituntut bersaing dan kompetitif. Satu sisi memang pandangan itu merupakan sebuah langkah strategis menuju kehidupan yang dinamis, namun di sisi lain, kapitalis menciptakan sebuah dunia persaingan yang bermotif keuntungan tanpa melihat aspek sosial masyarakat. Misalnya persaingan iklan di media bisa menciptakan ketidakseimbangan antara kualitas informasi dengan nilai bisnis. Kebanyakan aspek sosial dikalahkan dengan aspek bisnis, serta tidak mengindahkan dampak sosial yang akan datang terutama bagi para pemirsa televisi.
Televisi dengan kapitalisme memang sulit dipisahkan, keduanya memiliki kepentingan yang nyaris tidak berbeda. Menurut Shoemaker (1991 :121), organisasi media merupakan entitas ekonomi, formal dan sosial yang menghubungkan para awak media, pemilik modal, dan pasar dengan tujuan untuk memproduksi, mendistribusi dan membuka cara konsumsisme yang ditawarkan. Sebagai capitalist venture televisi beroperasi dalam sebuah struktur industri kapitalis yang tidak selalu memfasilitasi tetapi juga mengekang. Dalam pandangan Smythe, fungsi utama media pada akhirnya menciptakan kestabilan segmen audien bagi monopoli penjualan pengiklan kapitalis (Smythe 1997).

Dengan demikian, media khususnya televisi terjerat dalam tiga situasi: pertama, tingginya investasi yang harus disiapkan dan yang mengakibatkan desakan untuk menjamin return of investment sesuai dengan rencana bisnis awal. Kedua, kecenderungan meningkatnya biaya overhead dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti suku bunga, peningkatan biaya produksi terutama peralatan, peningkatan biaya untuk pengisi acara dan biaya penyewaan fasilitas produksi seperti lighting, audio, set décor, dan post production facilities. Ketiga, desakan teknologi yang menuntut dipenuhinya teknologi baru secara terus menerus untuk memungkinkan kualitas dan kreatifitas produksi agar tetap kompetitif terhadap produk dalam maupun luar negeri. Akumulasi dari ketiga permasalahan tersebut menyebabkan kompetisi ketat yang pada gilirannya menimbulkan benturan antara idealis masyarakat dan media yang bersangkutan (Ishadi S.K, 2010: 128)

Modus komersialisasi industri media massa mengandung berbagai kelemahan, bahkan bisa jadi kontra-produktif bagi kapitalis. Di antara kelemahan itu antara lain : pertama, para kapitalis media memang telah berusaha maksimal untuk mengurangi resiko usaha. Sebagian besar pasar yang ada, cenderung membentuk kekuatan oligopolistik, di mana beberapa industri media justru menciptakan serangkaian hambatan yang menutup peluang bagi pendatang baru. Pada sisi penekan harga produksi dan keuntungan kekuatan oligopolistik yang ada justru mengarah ke pembentukan monopoli yang sangat jauh dari mitos “pasar yang penuh dengan persaingan”. Kedua, industri media lebih berorientasi pada pemenuhan keinginan market sesuai dengan kriteria apa yang paling menguntungkan secara ekonomi dan politik bagi para pemilik modal. Oleh karena itu, pasar tidak akan mengatasi konsekuensi-konsekuensi setiap paket yang diproduksi. Memang tidak dapat diabaikan banyak produk media yang positif, namun banyak pula produk media yang bersifat dangkal dan tidak sesuai dengan konteks budaya. Dengan menggunakan proposisi yang demikian, dapat dikatakan bahwa dalam konteks kapitalisme, jurnalis dan produk media lebih merupakan ‘alat produksi’. Hidayat dalam tulisannya menegaskan, bahwa memang teks isi media beserta tindakan jurnalis dalam memproduksi media tak terlepas dari konteks proses-proses sosial memproduksi dan mengkonsumsi media, baik pada jenjang organisasi, industri dan masyarakat (Hidayat, 2000 : 431)

Rating Televisi dan Dampaknya
Mekanisme pemilihan tayangan oleh pengelola stasiun televisi nyaris semuanya didasarkan pada rating televisi. Padahal tingginya rating program televisi tidak menjamin diikuti dengan kualitas program bagi masyarakat. Malah stasiun televisi kebanyakan tidak peduli dengan kualitas program yang ditayangkan, yang terpenting bagi mereka adalah program-program televisi yang ditayangkan ditonton oleh mayoritas masyarakat serta menempati rating teratas.
Dengan sistem rating, program-program unggulan (ini juga terkait dengan kualitas, melainkan kuantitas nilai jumlah pemirsa) akan menjadi rebutan para pemasang iklan. Kesalahannya lebih karena angka rating dipakai sebagai pedoman dan rujukan, bukan kontek program itu sendiri. kesalahan fatal ini mengingkari prosedur rating karena angkanya diperoleh setelah sebuah program ditayangkan, dan bukan sebaliknya. Sementara, tidak selalu formulasi dan komposisi sebuah acara yang sama persis bisa mendapatkan angka rating yang sama persis pula. Baru setelah semuanya pasti, yakni setelah angka capaian rating didapatkan,. Pemasang iklan baru akan datang. (Sunardian Wirodono, 2006: 94).

Ada beberapa dampak negatif dari diberlakukannya rating sebagai “berhala” oleh insan dalam industri televisi. Dampak pertama adalah seragamnya jenis tayangan dan pola siaran. Jadi, bila reality show sedang naik daun, semua stasiun televisi akan berlomba program sejenis, dan bila perlu jam tayangnya sama persis; sehingga menghasilkan pola acara yang mirip. Pola seragam acara itu membuat masyarakat yang tidak punya para bola atau TV kabel tidak punya pilihan lain. Dampak kedua adalah isi siaran yang bersifat “Jakartacentris” yaitu situasi yang membuat Indonesia seakan hendak dikerdilkan hanya menjadi Jakarta. Banyak remaja merasa ketinggalan zaman jika dirinya tidak menggunakan slogan-slogan yang sering disebut remaja Jakarta. Hal itu mengakibatkan keragaman budaya bisa menjadi raib. Dampak ketiga adalah kurang diutamakannya unsur edukatif (tanpa menggurui atau menceremahi) bagi perkembangan anak dan remaja. Kerapkali tayangan yang dianggap mendidik justru sebaliknya. Dalam tayangan misteri dan hantu misalnya, tampilan ulama seringkali hanya dimaksudkan sebagai tempelan, sekedar pembenaran apa yang ditayangkan sebelumnya. Sangat sulit menentukan apakah kelompok tayangan tersebut meningkatkan iman dan takwa kepada sang Khalik atau sebaliknya menaikan pamor kaum paranormal sebagai dewa penyelamat kita terhadap gangguan makhluk ghaib. Dampak keempat adalah tidak terlindunginya khususnya bagi anak dan remaja dari tayangan yang memuat kekerasan verbal dan visual. Kekerasan verbal yang dimaksud adalah segala macam makian, sumpah serapah dan kalimat lain yang tidak mendidik. Dalam sinetron dan telenovela yang bermotif balas dendam dan atau perselingkuhan. Kita dapat mendengar banyak kata, frasa dan kalimat yang sesungguhnya tidak sesuai dikonsumsi oleh anak dan remaja. (Heru Effendy,2008: 13-14).

Tingginya rating suatu program belum tentu diikuti dengan kualitas program tersebut. Jika dikatakan unggulan atau kualitas, adalah dalam kontek pendapatan iklan belaka. Oleh karena itu, semua tidak bisa dibenarkan, ketika lembaga rating menjadi faktor yang menentukan apakah program tersebut berkualitas atau malah hanya kuantitas. Bahkan program-program yang menempati rating tinggi rentan berbau sensual yang sesungguhnya tidak layak ditayangkan.

Urgensi Regulasi Penyiaran
Untuk membatasi komersialisasi televisi yang semakin membabi buta yang merugikan khalayak luas, maka media penyiaran mesti ada regulasi agar tidak kebablasan. Hal ini dipahami sebagai sebuah batasan etika dan moral agar dampaknya masih bisa dikendalikan. Mengingat perkembangan media penyiaran yang begitu pesat, media malah bisa membahayakan kepada khalayak, seandainya tidak bisa memilah-milah program yang sesuai, khususnya untuk remaja dan anak-anak.

Setidaknya ada tiga hal mengapa regulasi penyiaran dipandang urgent. Pertama, dalam iklim demokrasi kekinian, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara (freedom of speech), yang menjamin kebebasan sesorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi, bahkan dari pemerintah. Kedua, demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang menjamin keberagaman (diversity) politik dan kebudayaan, dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Hal ini adalah adanya hak privasi (right to privacy) seseorang untuk tidak menerima informasi tertentu. Ketiga, terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa regulasi akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. sinkronisasi diperlukan bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional. (M. Mufid, 2005: 67-68)

Adanya regulasi memiliki peran dan pengaruh yang besar khususnya terhadap komersialisasi televisi khususnya. Namun regulasi yang telah disepakati kadang tidak serta merta ditaati oleh stasiun televisi dalam menyiarkan programnya;. Misalnya acara “Empat mata” yang disiarkan di salah satu televisi swasta diprotes dan terkena pasal regulasi, karena sudah diluar batas dan etika, namun acara tersebut berubah nama manjadi “bukan empat mata” dengan maksud bisa melanjutkan program acaranya itu. Beberapa program televisi terkena regulasi namun mereka dengan berbagai cara berusaha menghidupkan program acara itu, tentu saja agar bisa disiarkan kembali. Hal itu terjadi karena program tersebut memperoleh rating tinggi dari pemirsa televisi.

Penutup
Perkembangan televisi yang semakin pesat di Era industri citra tanpa diikuti dengan regulasi yang mengaturnya, bisa jadi akan membahayakan khalayak luas. Apalagi pedoman dari program-program televisi tidak berkiblat terhadap peningkatan kualitas informasi, akan tetapi nyaris seluruh stasiun televisi memandang “tingkat rating” yang akan menentukan program-program yang akan disiarkan. Hal itu yang mendorong kapitalis memasukkan iklan-iklan komersilnya dalam program yang memperoleh rating tinggi dari pemirsa..Fungsi dari media penyiaran sebagai “sang pencerah” pun mesti dikritisi dan terus diamati gerak-geriknya agar tidak jauh keluar dari batasan etika yang telah disepakati bersama.

Dampak negatif dari media penyiaran khususnya televisi pun sudah banyak ditemukan faktanya. Pihak yang paling memiliki peran yang dominan adalah pemerintah. Semestinya pemerintah mampu melakukan social control terhadap media yang mencoba melewati batas etika ketimuran. Karena lemahnya kontrol akan mengakibatkan dampak yang fatal terhadap generasi mendatang khususnya. Mengingat media massa sudah dilingkari oleh berbagai macam kepentingan. Dari berbagai macam kepentingan-kepentingan itu tidak selalu berpihak kepada masyarakat luas, bahkan mereka lebih menitik beratkan keuntungan bisnis belaka tanpa harus memandang aspek yang jauh lebih penting terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Albarran, Alan B. Media Economic : Understanding Markets, Industries and Concept, USA : State University Press, 1996.

Effendy Amir dkk, Potret Manajemen Media di Indonesia, Yogyakarta,Total Media, 2010

Heru Effendy, Industri Pertelevisian Indonesia, Jakarta, Erlangga, 2008.

Hidayat, Dedy. N., Pers dalam Revolusi Mei Runtuhnya sebuah Hegemoni, Jakarta : PT. Gramedia, 2000.

Shoemaker, Pamela J. and Stephen D. Reese, Mediating the Message : Theories of Influence on Mass Media Content, New York : Longman Publishing Group, 1991.

Smythe, Dallas, (1997), Communication: blindspot of Western Marxism, Canadian Journal of Political and Social Theory, Vol. I No.3.

Wirowidono, Sunardian, Matikan TV-Mu, Teror Media Televisi di Indonesia, Yogyakarta, Resist Book, 2006.

2 thoughts on “KOMERSIALISASI TELEVISI DI ERA INDUSTRI CITRA

  1. Bikin petisi tolak sinetron yuk? Isinya parah banget. Trus ibu2 yang nonton sering ga sadar klo balitanya ikutan nonton. hallo, cerita sinetron yang nggak mendidik tadi bakal tertanam di ambang bawah sadar balita2 tadi waktu dewasa.

    • yukkkk, betul, televisi sudah tidak sehat lagi untuk ditonton, program acara seperti infotainment, senetron semakin menjadi-jadi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s