Jurnalisme Perjuangan


Seiring era Reformasi yang dikumandangkan dari Sabang sampai Merauke oleh para Reformis, menggantikan era totaliterisme Soeharto, maka dunia jurnalisme kita mendapatkan angin segar dalam menyampaikan informasi kepada khalayak umum tanpa takut adanya ancaman pembredelan.

Tak kurang dari 32 tahun dunia jurnalisme kita mandul dan harus berfungsi sebagai corong pemerintahan Orde Baru yang jauh dari idealisme pers sebagai kontrol sosial. Bahkan sejak akhir masa kekuasaan Soekarno (orde lama), pun dunia jurnalisme kita telah diarahkan menjadi corong pemerintahan. Di era orde lama, institusionalisme pers yang berkembang adalah bagaimana sebuah lembaga penerbit pers dapat melibatkan diri dalam pertentangan antar partai. Masing-masing media cetak berfungsi sebagai corong perjuangan partai-partai peserta pemilu 1955. Beberapa partai seperti PNI mempunyai Suluh Indonesia, Masyumi mempunyai Abadi, NU mempunyai Duta Masyarakat, PSI mempunyai Pedoman dan PKI mempunyai Harian Rakyat. Jadi fungsi media di era Orde Lama tak lain sebagai media perjuangan partainya masing-masing.

Sejak pencabutan pengaturan mengenai SIUPP dan kebebasan penyajian berita serta informasi di berbagai bentuk pada tahun 1999 disahkan UU Pers No 40/1999. Mulai saat itu dunia jurnalisme kita lepas dari pemasungan yang selama akhir masa Orde lama dan orde baru menjerat demokratisasi pers kita. Tak lama kemudian dalam merayakan kemenangan sistem demokrasi muncul berbagai macam ribuan media massa baik cetak maupun elektronik yang tak terbendung lagi memberikan warna kebebasan dalam dunia jurnalisme kita.

Namun gagasan otonomi pers selama ini disalahtafsirkan menjadi kebebasan pers yang tanpa batas etika. Bahkan hemat saya, kebebasan pers di era Reformasi telah jauh meninggalkan kode etik jurnalistik dan lebih liberal dari pers Amerika yang menganut paham leberalisme pers sekalipun. Hal itu terlihat dari beberapa media pers kita yang menyebarkan berita mengarah ke dunia pornografi, kriminal, kekerasan serta mengabaikan nilai-nilai perjuangan kemanusiaan. Mengingat sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang pers secara tegas sebagai kedaulatan rakyat, dan berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Posisi Jurnalis
Tantangan idealisme pers masa kini bukan menentang atau harus berkiblat kepada kekuasaan namun justru bagi para jurnalis dihadapkan dengan institusionalisme pers yang cenderung komersil dan tantangan dari para kapitalisme yang mencoba mengarahkan media sesuai dengan keinginannya. Mengingat antara institusionalisme pers dan kapitalisme tentu mereka mempunyai interest untuk mengarahkan media sesuai dengan kehendaknya. Namun yang jadi pokok permasalahannya ialah ketika media menempatkan sebagai penyampai informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial tidak diprioritaskan.

Dengan demikian ungkapan yang selama ini populis dengan jurnalisme berjuang melalui pena dalam kaitan dengan tanggung jawab etis para jurnalis tidak sekedar berkaitan dengan dunia teknis tulis-menulis jurnalistik, namun justru merupakan simbol di dalam proses interaksi yang sangat rumit di antara faktor-faktor eksternal dan internal media pers, yakni Jurnalis sebagai kuli tinta harus tegas memperjuangkan kebenaran sejati di atas institusionalisme pers dan kapitalisme yang cenderung lebih menampakan komersialisasi dibandingkan dengan media sebagai penyampai informasi secara akurat dan terpercaya. Menurut Hoheberg berpendapat bahwa terdapat empat unsur penopang tipe ideal seoang jurnalis, yaitu, a) Tidak pernah berhenti dalam mencari kebenaran, b) Mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, c) Mampu melaksanakan tugas-tugas yang berguna bagi masyyarakat, d) Mampu menjaga dan memelihara kebebasannya. Mengingat peran wartawan dalam mengkonstruksi berita sangat penting terhadap keselarasan informasi kepada khalayak umum.

Sebagai Media Perjuangan
Di tengah-tengah arus informasi yang tak terbendung lagi maka media mempunyai peran yang sangat vital dalam menyampaikan berita yang dibutuhkan oleh khalayak umum. Meskipun di era Reformasi tantangan jurnalisme kita masih menghadapi institusionalisme pers yang cenderung kkomersial dan godaan syahwat kapitalisme. Belakangan ini Setidaknya media baik cetak maupun elektronik telah merambah memperjuangkan keadilan terhadap orang kecil. Misalnya belakangan ini, beberapa televisi swasta kita telah berpartisipasi dengan menggalang “koin untuk Prita” sebagai gerakan sosial anti-diskriminasi hukum yang dibebankan terhadap Prita Mulyasari, alih-alih dianggap telah mencemarkan nama baik RS. Omni Internasional dengan denda 204 juta. Bahkan gerakan sosial “koin untuk Prita” merambah ke berbagai elemen sosial dari pengamen sampai pejabat negara.

Oleh karena itu, pers tak hanya sekedar berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial namun juga berperan sebagai media perjuangan. Tentu bukan memperjuangkan sebuah partai dalam memenangkan Pemilu seperti yang terjadi di era Orde Lama atau sebagai corong pemerintahan seperti yang terjadi di era Orde Baru. Namun pers secara etis mempunyai beban moral untuk memperjuangkan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan di muka bumi ini

3 thoughts on “Jurnalisme Perjuangan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s