FREE RIDERS DALAM KEBIJAKAN PUBLIK


Siapa sebenarnya Free Riders? Nama itu sering disebut-sebut sebagai kelompok atau individual yang berkepentingan mencari keuntungan terhadap kebijakan publik. Mereka menyembunyikan hidden agenda untuk memanfaatkan situasi dan kondisi sehingga merugikan masyarakat luas. Tak jarang rakyat menerima kebijakan publik dari pemerintah yang sama sekali tidak menguntungkan. Justru dari kebijakan publik itu menjadi surga bagi free riders. Mengingat kebijakan publik dari pemerintah sampai saat ini selalu menguntungkan investor maupun kapitalis. Sudah saatnya pemerintah memperhatikan elemen-elemen masyarakan untuk dilibatkan dalam merumuskan kebijakan publik. Bukan hanya untuk golongan yang berkempentingan dan memanfaatkan dari kebijakan publik dari pemerintahan kita.

 

Kebijakan ketenagakerjaan

Kaum kapitalis sampai saat ini masih diprioritaskan oleh policy maker. Dari kebijakan-kebijakannya, kaum buruh sampai saat ini masih menjadi korban. Dengan mepromosikan kaum buruh Indonesia dibayar murah kepada kapitalis, tentunya hal ini sangat merugian buruh mengingat apa yang dikerjakannya tidak sesuai upah yang didapatkan oleh buruh. Sehingga mereka teraleneasi oleh pekerjaannya sendiri. Pengeksplotasian seperti inilah yang jauh-jauh hari selalu diteriakan oleh Karl Mark. Kemunculan industriliasasi dari abad 19 diharapkan akan membuat kemakmuran dan kesejahteraan terhadap kaum buruh, ternyata justru eksploitasi besar-besaran yang diterimanya. Sedangkan mereka tidak mempunyai otoritas untuk ikut intervensi atau dilibatkan mengenai kebijakan publik.

 

Tak jarang perlakuan tidak manusiawi diterima tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri. Penyiksanaan, pemerkosaan dan pembunuhan sampai saat ini masih sering menghiasi media kita. Sebagai bangsa yang beradap kita sudah diinjak-injak oleh mereka. Melihat peristiwa itu, justru pemerintahan kita masih tidak ada tindakan dan proteksi kepada para TKW maupun TKI kita. Sedangkan mereka hanya pasrah menerima perlakuan yang tidak adil dari majikannya tanpa ada perlawanan.

 

 

Kebijakan publik mengenai BUMN

BUMN merupakan aset penting negara baik untuk saat ini maupun untuk masa depan negeri ini. Sejak krisis menerjang negeri ini, pemerintah tidak berpikir jangka panjang. Aset-aset negera justru dijual kepada investor asing. Kebjakan seperti inilah yang akan memunculkan masalah baru. Mengingat BUMN adalah penopang terhadap keberlangsungan negeri ini kedepan.  Dalam penjualan aset-aset negara tentunya Free Riders ikut mengintervensinya. Alih alih kepentngan untuk rakyat.

Tidakan ini berlangssung sampai saat ini. Di tengah kepanikan dana untuk membayar hutang-hutang negara. Pemerintah menjual perusahaan publik kepada investor asing. Menurut data dari buku kebijakan tidak untuk publik karya Fadilah Putra. Sekitar 40% saham Telkom sudah dijual kepada Goerge Soros, Sementara PAM dijual kepada Thames yang bermarkas di London. Di Jakarta puluhan gedung sudah berpindah tangan, begitu pula dengan Bank-bank dan perusahaan jasa keuangan. Di samping itu pemerintah juga gencar menjual saham-saham perusahaan negara seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang dan PT Timah dan Bursa saham di Wall Street, New York.

 

Akibat dari kebijakan instant tersebut. Perusahaan asing mengambil alih aset-aset penting yang seharusnya memberi manfaat rakyat kita jangka panjang. Justru sekarang sudah menjadi milik asing yang akan mengakibatkan pelayanan akan semakin mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat biasa.

 

Dari kebijakan yang tidak menguntungkan itu. Free riders ikut menungganginya. Mereka masuk dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kebijakan untuk memanfaatkan dari kebijakan publik yang seharusnya memihak kepentingan bersama baik dari kapitalis maupun masyarakat luas. Sampai saat ini masih saja ada penggusuran rumah dan lahan di sektor informal. Padahal mereka menyandarkan kehidupan ekonominya di sektor informal justru policy maker memihak para kapitalis. Tak heran setelah penggusuran, muncul mal dan gedung tinggi sebagai usaha tempat kapitalis.

 

Masyarakat sudah saatnya tidak hanya mendapatkan informasi dari policy maker tetapi juga dilibatkan dalam merumuskan kebijakan untuk bersama. Keterlibatan masyarakat ini sebagai wujud ikut andil kebijakan bersama, tidak hanya selalu dijadikan obyek semata. Terkadang mengingat sulitnya untuk melibatkan diri. Hendaknya tidak hanya berpangku tangan atau pasrah terhadap keadaan. Gerakan maupun kritikan perlu dilontarkan kepada policy maker. Kritik ini bisa berbentuk ikut membentuk opini publik maupun upaya-upaya sepert demontrasi. Apalagi Gagasan good governance dari Garry Stocker hendaknya selalu dimunculkan kepermukaan untuk menjadikan pemerintahan yang partisipatif. Jangan sampai free riders ikut berperan dalam pengambilan kebijakan public. Kalau terjadi, kehidupan rakyat luas sebagai taruhannya.

 

 

ROSIT 

2 thoughts on “FREE RIDERS DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

  1. betul teman, pemerintah nampaknya tidak benar-benar keseriusan membela rakyat, sebaliknya membela kapitalis

  2. Nampaknya memang begitu,sampai saat ini kebijakan-kebijakan publik masih jauh dari apa yang kita inginkan, dan kita harus melontarkan kritik kepada pemerintah. makasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s