Demokrasi Dan Persyaratan Dari KPU Terhadap Calon Kandidat Presiden pada Pemilu 2009


Perdebatan mengenai persyaratan calon presiden pemilu 2009 bisa menjadi wacana yang menegangkan. Kenapa tidak, dari beberapa calon yang sudah siap maju dalam pemilu 2009, masing-masing calon mempunyai kelemahan yang bisa menghambat untuk maju sebagai calon presiden, bahkan bisa gagal untuk langkah awal. Seandainya KPU menetapkan persyaratan calon presiden di lihat dari berbagai macam faktor, misalnya dari faktor kesehatan fisik, tingkat pendidikan maupun keterlibatan calon dalam kasus korupsi, persyaratan-persayaratan itu pastinya bisa merintangi dari beberapa kandidat yang sudah siap mencalonkan diri dalam pemilu 2009. Misalnya Gusdur sebagai salah satu calon dari PKB yang terhambat oleh persyaratan pada pemilu 2004, pada hal pemilu 2009 juga siap jadi colon dari partai tersebut. Tentunya tidak lucu kalau Gusdur harus gagal lagi disebabkan persyaratan-persyaratan dari KPU pada pemilu mendatang.

Dalam sebuah negara demokrasi, tentunya mengutamakan kepentingan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka yang berhak untuk menetapkan persyaratan-persyaratan calon presiden pada pemilu mendatang adalah rakyat bukan KPU, walaupun KPU yang mengatur prosedur pemilu. Apakah rakyat menerima atau tidak para calon presiden mendatang, tentunya akan dibuktikan ketika melakukan pilihannya pada pemilu mendatang. Jangan sampai persoalan persyaratan-persyaratan calon di politisir oleh sebagian golongan yang berkempentingan untuk menggagalkan calon presiden dari partai yang lainya. Bicara persyaratan-persyaratan calon akan menambah ketegangan dalam wilayah prosedural, misalnya pendapat dari ketua DPR RI Agung Leksono bahwasannya persyaratan calon presiden pada pemilu 2009 harus semakin progress, kalau persyaratan calon pemilu sebelumnya tingkat pendidikan minimal SMA, maka persyaratan pemilu mendatang harus lebih tinggi. Tentunya pendapat seperti itu jelas menghalang-halangi calon dari partai lainnya.

Tepat sekali ketika Gusdur maupun Megawati jauh-jauh hari mengekspos pencalonan mereka dalam pemilu mendatang, supaya langkah awal persyaratan calon lebih jelas, dan pastinya seluruh calon sudah belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya. Tugas KPU lah yang mengatur jalannya pemilu dengan baik dan aman. Tidak sebaliknya menghalang-halangi peserta calon pemilu mendatang yang sudah bertekat bulat maju pada pemilu 2009. Betapa memprihatinkan seandainya KPU ikut intervensi atau bahkan menggagalkan salah satu calon yang sudah siap berkompetisi.

Demokrasi tidak membedakan antara intelektual atau tidak, kaya atau miskin, cacat atau sempurna, dalam berdemokrasi semua kelebihan maupun kelemahan dinilai sama, satu orang nilainya satu suara, tidak memandang suara dari seorang presiden atau dari pedagang kaki lima. Kalau dalam mekanisme persyaratan-persyaratan pemilu masih mendiskriminasi salah satu calon, tentunya KPU bisa menciderai nilai-nilai demokrasi. Kalau hal itu sampai terjadi, kita perlu merumuskan kembali tentang sistem dasar demokrasi. Apakah Indonesia sudah siap jadi negara demokrasi seutuhnya atau hanya sekedar simbol semata.

Dari masalah seperti inilah kelangsungan demokrasi di negeri ini diuji. Kalau demokrasi masih mementingkan golongan tertentu, maka demokrasi kita perlu dipertanyakan lagi. Walaupun negeri ini masih dalam proses demokratisasi, tentunya kita juga berusaha mendewasakan sikap secara demokratis. Bagaimanapun juga demokrasi masih menjadi alternatif terbaik di bandingkan dengan sistem yang lainnya.

Kalau kita melihat sejarah demokrasi di masa Orde Baru, sungguh memprihatinkan. Sistem demokrasi saat itu hanya di jadikan simbol semata untuk melanggengkan kekuasaan orde baru. Adanya partai-partai pemilu pada masa itu, sebagai formalitas atau persyaratan adanya sistem demokrasi. Padahal sebelum pemilu selesai, kita juga sudah bisa memprediksikan pemenang partai dan presidennya. Pemerintah memperalat ,media untuk menyebarkan informasi yang baik-baik saja sedangkan yang sedikit mengkritik pemerintahan tidak diperbolehkan untuk diekspos. Pemerintahan Orde Baru selalu mengontrol pihak-pihak yang dianggap merongrong pemerintahan. Kita perlu waspada hal itu terjadi lagi di Era Reformasi ini.

Mudah-mudahan negeri ini semakin dewasa berdemokrasi, karena rakyat sebenarnya sudah bosan dengan janji-janji tetapi rakyat menanti tindakan realistis yang bisa merubah kesulitan-kesulitan menjadi kemudahan dalam segala bidang, tentunya hal itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi rakyat saat ini masih optimistis menunggu datangnya seorang presiden yang benar-benar memperhatikan rakyat kecil. Kita harus selalu optimis menuju perubahan. Tugas kita adalah menyeleksi dari beberapa kandidat presiden tahun 2009 dengan cara memilih secara tepat, jangan memilih presiden yang suka korupsi atau mengurusi kepentingan partainya semata.
pasfoto18.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s