Wacana Demokrasi Di Dunia Islam


Dewasa ini, wacana demokrasi selalu menjadi isu yang aktual. Baik itu isu dari barat maupun timur (Islam), seolah-olah demokrasi merupakan satu-satunya solusi yang akan menyelesaikan segala persoalan di dunia ini. Padahal kita juga perlu mencermati berbagai macam sudut, apakah demokrasi sudah cocok dilaksanakan di suatu negara atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang memaksa negara harus bersikap tidak demokratis.

Demokrasi sering diterima secara latah. Tidak memandang lagi apakah dalam sebuah negaranya sudah melaksanakan demokrasi atau justru anti-demokrasi,  bahkan sistem pemerintahan otoriter pun seringkali harus menyebut dirinya demokrasi. Kita sering mendengar istilah demokrasi rakyat (people democration), demokrasi kerakyatan (popular democration), demokrasi terpimpin (guided democration) bahkan Islam pun dikaitkan dengan demokrasi (Islamic democration). Akan tetapi keanekaragaman tidak berarti tidak ada persamaan sama sekali. Paling tidak orang akan menyebut dua ciri yang esensial pada setiap demokrasi, yaitu adanya partisipasi dan representasi.

Proses-proses demokrasi itu sendiri tdak terlepas dari berbagai masalah seperti ketidakpatuhan, protes, kegaduhan dan lain-lain. Sebaliknya demokrasi itu jarang sekali stabil, dan kestabilan ini lebih terjamin justru dengan memantapkan demokrasi.
Kalau begitu, mungkinkan kita memantapkan demokrasi di Indonesia ? sangatlah menarik bahwa hampir di tiap negara, orang berbicara tentang demokrasi, namun persepsinya berbeda-beda. Demokrasi di Korea Selatan berbeda dengan di Korea Utara. Begitu pula demokrasi di Jepang berlainan dengan Amerika serikat dan seterusnya.

Sebenarnya sudah sejak akhir tahun 1970-an mulai timbul perhatian kalangan ilmu politik terhadap proses peralihan kearah demokrasi yang arusnya mulai terasa di Eropa selatan (Yunani,1974; Portugal dan Spanyol, 1975-6). Awal tahun 1980-an mulai tampak arus yang serupa di Amerika Selatan (Argentina, Brazil, Uruguay) dan akhir tahun 1980-an di Eropa Timur. Tak mengherankan jika Huntington menyebut masa antara 1974-1990 ini sebagai gelombang demokrasi yang ketiga.

Gelombang pertama berlangsung amat panjang, dari 1820 sampai 1926, yang memunculkan sekitar 29 negara demokratis. Ini disusul dengan masa surut setelah munculnya fasisme di Italia pada tahun 1922 dan memuncak sampai 1942, ketika tinggal 12 negara saja yang boleh dibilang demokratis. Kemenangan sekutu dalam perang dunia II menimbulkan arus yang pasang lagi, yang memuncak hingga 1962 dengan 36 negara demokratis. Pada gelombang ketiga dewasa ini, sedikitnya 30 negara mengalami peralihan kearah demokrasi, hingga negara demokrasi hingga berlipat dua.
Demokrasi tidak datang dengan sendirinya, tetapi ada sejarah yang melatar belakangi dalam sebuah negara, apakah mengimplementasikan demokrasi atau anti-demokrasi. Tentunya salah satu dari berbagai sudut termasuk faktor agama mayoritas yang dianut di sebuah negara juga berperan penting dalam mengkonstruk konsep demokrasi. Wacana demokrasi yang selalu dihembuskan oleh barat (Amerika) terhadap Islam yang dianggap anti-demokrasi menjadi isu hangat dalam perjalanan demokrasi itu sendiri. Yang jadi pertanyaan, apakah Islam sudah mengimplementasikan demokrasi atau memang  benar seperti persepsi barat Islam anti-demokrasi?
Beberapa intelektual Islam samar-samar dalam mendefinisikan demokrasi, karena juga memang sulit untuk menjelaskan sesuai dengan konsep demokrasi itu sendiri. Menurut Amin Rais, sistem demokrasi tidak dapat digambarkan dengan institusi formal dalam negara, seperti badan perwakilan rakyat, partai politik, pemilihan umum, tetapi akan lebih tepat jika dilihat secara makna substansial dari demokrasi. Ada beberapa sistem politik yang nampak seolah-olah demokrasi, tetapi realitasnya otoriter, bahkan anti-demokrasi. Oleh karena itu, menurut Amin Rais, melihat demokrasi lebih tepat dari kriteria dari pada kita mendefinisikannya.

Dalam laporan  Fredom House, 2002, di antara 47 negara mayoritas Islam, hanya 11 negara (sekitar 23 persen) yang memenuhi standar minimal demokrasi (procedural) di mana pemerintahannya terpilih melalui pemilu secara demokratis. Sekedar sebagai perbandingan, di negara-negara non-Islam diperoleh data sekitar 110 dari 145 negara (lebih dari 75 persen) yang memenuhi standar demokrasi (procedural) melalui pemilu demokratis. Jadi, negara-negara non-Islam hampir lebih tiga kali lipat ketimbang dunia Islam. Yang mengejutkan, tak satupun dari 16 negara-negara Arab yang memenuhi standar minimal demokratis melalui pemilu demokratis. Bahkan, terkait soal indek kebebasan, kesenjangan antara dunia dengan negara-negara non-Islam tampak semakin lebar. Di dunia Islam hanya satu negara, Mali di Afrika yang masuk sebagai negara yang memenuhi peringkat bebas  penuh, sementara 18 negara hanya bebas sebagian dan sisanya, 28 negara tidak bebas. Sebaliknya di negara-negara non-Islam, 85 negara masuk peringkat bebas, 39 negara bebas sebagian, dan hanya 21 negara yang dikategorikan sebagai tidak bebas. Karena itu, apa yang ditarik Karatnycky sebagai kesimpulan the democration gap antara dunia Islam dengan negara-negara non-Islam.

Kenyataan ini dengan mudah menggiring para pengamat melompat pada kesimpulan bahwa agama Islam merupakan faktor yang paling bertanggung jawab atas bekerjanya tidak demokrasi di dunia Islam. Berdasarkan penjelasan Elie kedoerie, “gagasan demokrasi masih cukup asing dalam mind set Islam.” Menurut Kodoerie, demokrasi telah dicoba di dunia Islam pada paruh pertama abad ke dua puluh, dan ternyata gagal, dan tampaknya demokrasi tidak akan sukses pada masa-masa mendatang, karena warisan kultural komunitas-komunitas muslim yang sudah terbiasa dengan “otokrasi dan kepatuhan pasif” (Kodoerie, 1994). Argumen yang sama tentang ketidakcocokan demokrasi dengan Islam secara umum, dan kultur arab secara khusus, dikemukakan oleh Lewis (1994) dan Ajami (1998).
Tidak hanya Fredom House sebagai salah satu lembaga riset yang diperhitungkan di New York, Amerika Serikat yang melakukan penelitian mengenai demokrasi di dunia Islam, tetapi juga, pusat penelitian Arab yang bisa dianggap cukup representatif menunjukan penelitiannya yang berhubungan dengan demokrasi di tubuh Islam khususnya Timur Tengah
Pada salah satu penelitian tentang sasaran-sasaran pendapat umum bangsa Arab yang diselenggarakan pada 1980, memberikan perhatian terhadap masalah demokrasi dan partisipasi politik dalam tingkatan keenam, dengan beberapa poin yang menyangkut tujuh kebimbangan pokok. Sebelum tujuh kebimbangan tersebut masih terdapat kebimbangan  lain dalam perhatian negara-negara Arab, serta pertikaian yang terjadi antara Arab-Israil, masalah perekonomian dan sosial yang tidak stabil, adanya kekutan-kekuatan asing yang mengincar sumber kekayaan negara-negara Arab (minyak bumi). Dalam angka-angka nominal diatas, demokrasi tidak disebut sebagai salah satu kebimbangan pokok kecuali hanya 5,4% dari beberapa negara, diantara: Maroko,Tunisia, Mesir, Yordania, Palestina, Lebanon, Kuwait dan Qatar.
Sebagai pengetahuan, penelitian ini di bawah pengawasan Dr. Sa’duddin Ibrahim dan diterbitkan oleh pusat penelitian persatuan Arab di Beirut dalam sebuah buku yang berjudul Ittijahat Ar-Ra’yu Al-Am nahwa Mas’alatil Wihdah.

Sepuluh tahun setelah diadakan penelitian tersebut, tepatnya pada 1990, diadakan angket yang mencakup delapan belas negara Arab tentang tantangan-tantangan masa depan yang akan dihadapi negara Arab. Dari sekitar delapan tantangan pokok, demokrasi masuk dalam nominasi ke-enam, yang didahului sebelumnya beberapa tantangan, yaitu: tantangan ekonomi dan teknologi, teritorial, permasalahan sosial, terus berlangsungnya pemecahan-pemecahan negara Arab, dan ancaman-ancaman yang bersumber dari luar (diantaranya ancaman Isra’il). Dalam urusan nominasi, masalah demokrasi tidak disebut sebagai tantangan pokok kecuali hanya 11% dari angket tersebut.

Persentase orang-orang yang meletakan masalah demokrasi dalam deretan kebimbangan dan tantangan-tantangan pokok bagi negara Arab telah meningkat dari 5,4 % menjadi 11% selama sepuluh tahun. Tetapi persentase ini masih jauh dari sasaran. Dan ini dapat mengundang pertanyaan, mengapa kediktatoran masih terus berlangsung di beberapa negara Arab sepanjang tahun-tahun terakhir ini. Juga pertanyaan, mengapa kemunduran dalam langkah perubahan demokrasi, sampai pada negara-negara yang telah memulai langkah tersebut pada tahun-tahun terakhir ini.

Dan penelitian kedua yang diadakan pada 1990, yang mana persentase orang-orang yang menganggap masalah demokrasi sebagai kebimbangan pokok masih belum memuaskan. Dan presentase 11% itu terdiri dari orang-orang mayoritas bergelar doktor, yaitu sekitar 75% yang menyandang gelar master dan diplomat 12,5% dan sarjana muda atau yang sederajat mencapai 12,5 %.

Hasil penelitian yang menarik perhatian ini menunjukkan satu kebimbangan para cendekiawan Arab yang banyak menyuarakan masalah demokrasi. Masalah  sebenarnya menunjukan bahwa dalam kebudayaan Arab terdapat suatu hal, baik yang menentang demokrasi secara terang-terangan, atau tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang di perlukan dalam masyarakat.
Islam dilahirkan dalam sebuah masyarakat yang tidak memiliki struktur politik formal atau aparatur negara. Secara esensial terdiri dari masyarakat suku tanpa aturan tertentu atau struktur negara formal. Ia tidak memiliki hukum tertulis, hanya adat-istiadat kesukuan. Islam tidak sebatas memberikan visi baru yang lebih humanis kepada masyarakat tersebut, tetapi juga jaminan kebebasan untuk menyuarakan hati nurani dan memberikan hukum terperinci, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Seorang Nabi dalam Islam menetapkan hukum berdasarkan keputusannya sebagai tambahan terhadap apa yang tercantum dalam al-Qur’an. Visi masyarakat baru ini sangat jauh dari sikap otoriter. Nabi Muhammad sendiri pada dasarnya memiliki sifat-sifat demokrat. Dia tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada orang lain kecuali dalam masalah-masalah keagamaan. Dia juga selalu mendorong para pengikutnya untuk mengajukan berbagai persoalan yang nantinya akan dijelaskan dengan sabdanya, dan tidak membolehkan seorangpun untuk membungkukan kepala padanya atau berdiri sebagai tanda untuk menghormatinya ketika ia memasuki ruangan.
Dia memperlihatkan perhatian yang besar atas nasib manusia yang tidak diharapkan dalam status sosial seseorang. Keinginannya adalah untuk membangun sebuah masyarakat tanpa konsep hirarki sosial. Saat itu apa yang dilakukannya benar-benar merupakan langkah yang revolusioner, karena saat itu tidak ada masyarakat yang menerapkan hirarki sosial, bahkan demokrasi modern pun masih memiliki sosial mereka sendiri-sendiri. Secara teoritis demokrasi modern menyuarakan hak yang sama bagi seluruh masyarakat, tetapi kenyataannya sebagian masyarakat tertentu diistimewakan dari masyarakat yang lainnya. Visi Islam tidak menghendaki pengistimewaan semacam itu, bahkan seorang budak hitam dapat menuntut hak yang sama sebagaimana seorang muslim yang merdeka.

Nabi sendiri tidak pernah menginginkan kekuasaan politik. Secara esensial Nabi adalah seorang pemimpin spiritual yang memperoleh penghormatan besar dan memiliki konsep tentang umat yang sifatnya sangat inklusif. Dia memasukan kaum Yahudi, penyembah berhala dan orang muslim dalam kategori umat. Dia memberikan kebebasan penuh kepada mereka untuk mengikuti kecenderungan keimanan masing-masing tanpa paksaan. Hal ini merupakan bentuk pendekatan modern yang demokratis. Mereka menyetujui persamaan hak dalam segala hal dan bersamaan dengan itu, mereka memiliki kewajiban yang sama untuk membela kota Madinah dari serangan pihak lain. Sebagai warga Madinah, semuanya berada dalam bingkai hak dan kewajiban yang sama, tak ada satupun masalah yang membuat mereka berbeda.

Kelompok Yang Menolak Demokrasi
Ada beberapa ahli atau ulama yang berpandangan mengenai demokrasi antara lain: Syakh Fadhalah Nuri dan Thabathai dari Iran Sayid Quthb dan al-Sya’rawi dari Mesir, serta Ali Benhajd dari Al Jazair. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak bisa dipadukan.

Bagi Syakh Fadallah Nuri, selama debat tentang formulasi konstitusi (1905-1911) di Iran, satu kuni gagasan demokrasi yatu persamaan semua warga negara adalah imposible dalam Islam. Perbedaan yang luar biasa yang tidak mungkin di hindari pasti terjadi,misalnya antara yang beriman dengan yang tidak beriman, kaya miskin dan faqih ( ahli hukum Islam) dengan pengikutnya. Selain itu ia juga menolak legislasi oleh manusia. Islam, katanya,tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Dalam Islam tidak ada seorang pun yang diizinkan mengatur hukum. Paha konstitusional sebagai bagian dari demokrasi, karenanya, bertentangan dengan Islam.

Sayyid Quthb, pemikir Ihwan al-Muslimin yang diekekusi rezim Mesir 1966 yang karena itu oleh sebagian umat muslim dikenang dengan syahid dalam kebangkitan Islam, sangat keras menentang setiap kedaulatan rakyat. Baginya hal itu adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan yang merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang kepada yang lainnya. Mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan penentangan secara menyeluruh terhadap kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem, dan kondisi. Agresi menentang kekuasaan Tuhan di atas bumi merupakan suatu bentuk jahiliyah. Sambil menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, ia percaya bahwa syari’ah sebagai sebuah sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehinga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya.

Kelompok Yang Menerima Demokrasi
Berbeda dengan kelompok sebelumnya, kelompok ini melihat bahwa Islam di dalam dirinya demokratis karenanya menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Pemikir yang masuk dalam kelompok ii antara lain: Fahmi Huwaidi, al Aqqad, Mohammad Husein Heikal, dan Zakaria Abdul Mun’im Ibrahim al-Khatib dari Mesir, Mahmoed Mohamed Taha dan Abdullani Ahmad al-Na’im dari Sudan, Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran, dan Hasan al Hakim dari Uni Emirat Arab.

Di antaranya Fahmi Huwaidi dari sekian pemikir itu yang melakukan sintesa yang viable antara Islam dan demokrasi yang nyaris sempurna. Bagi dia, esensi demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif serta akuntabilitas penguasa karena jika tidak akan diturunkan dari jabatannya, dengan kelembagaannya seperti penerapan metode mayoritas, multi partai, penghormatan hak-hak minoritas, kebebasan oposisi dan pers, independensi kehakiman, dan lain-lain. Lewat mekanisme seperti pemilu dan pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif, demokrasi berarti penolakan terhadap diktatorisme dan otoritarianisme sebab itu, jelas Huwaidi  demokrasi sangat dekat dengan jiwa Islam dan substansinya sejalan dengan Islam.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan Huwaidi. Pertama, beberapa hadist menunjukaan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui rakyat. Dalam hadist riwayat Ibnu Majah di\sebutkan “ Ada tiga orang yang salatnya tidak terangkat sejengkalpun dari atas kepalanya. Pertama adalah orang yang mengimami salat suatu kaum, sedangkan mereka membencinya…” dalam hadist riwayat Muslim dari Auf  bin Malik disebutkan pula “ sebaik-baiknya imam-imam (penguasa) kalian, adalah orang-orang yang kalian sukai dan merekapun menyukai kalian, yang kalian mendoakan dan merekapun mendoakan kalian. Sementara seburuk-burunya imam kalian adalah yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, yang kalian laknat dan merekapun melaknat kalian”.

Kedua, penolakan Islam terhadap kediktatoran.banyak ayat Al Qur’an yang menunjukan hal itu. QS. 2:258 misalnya mengecam Namrudz yang mengaku bahwa dirinya dapat menghidupkan dan mematikan seperti Tuhan dengan mendatangkan dua orang yang ditangkapnya di tengah jalan lalu menetapkan hukuma mati secara sewenang-wenang kepada salah satunya.
Ketiga, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seseorang kandidat dan mereka tentu saja, seperti yang diperintahkan Qur’an (QS, 2:282-283), meskipun tidak menyembunyikan persaksianya, meski bersikap adil dan jujur serta tidak menjadi saksi-saksi palsu (QS.22:30 dan QS.65”2). jika tidak, mereka akan diperintah oleh seorang yang tidak memiliki kompetensi. Dan, jika pemilu sebagai lembaga kontrol rakyat terhadap penguasa, di mana kelembagaan itu berfungsi sebagai mekanisme untuk menurunkan penguasa yang tidak kredibel dan tidak bertanggung jawab, maka dalam Islam, ikut serta dalam pemilu adalah upaya mengatakan yang benar kepada penguasa yang merupakan seutama-utamanya jihad.

Keempat, demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhilafiahan khulafa Rasyidin yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan di tangan Muawiyyah, pendiri monarki Umayyah, sesuatu yang pertama menimpa kaum muslimin dalam sejarah.
Kelima, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. Ada banyak cerita yang memperlihatkan hal itu. Harun al Rasyid, raja terbesar dinasti Abbasiyah, misalnya ditolak kesaksiannya oleh hakim yang diangkatnya sendiri, Abu Yusuf. Alasannya adalah karena ia dinilai Abu Yusuf telah bersikap sombong dan tidak salat berjama’ah. Sebab itulah, ia membangun masjid di istananya.

Keenam, seperti dirumuskan oleh teoritisi-teoritisi politik Islam semisal al-Mawardi, Imamah (kepemimpinan politik) adalah kontrak sosial yang ril, yang karenanya, kata Ibnu Hazm, jika seorang penguasa tidak mau menerima teguran boleh diturunkan dari kekuasaannya dan diganti dengan yang lain.

Wacana Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia sebenarnya masih merupakan proses. Dan sumbangan agama (Islam) terhadap demokrasi di Indonesia sebenarnya sangat beragam, terkait dengan perkembangan ideologi-ideologi dunia. Ketiga ideologi demokrasi liberal belum dicemarkan namanya oleh sistem yang sekarang sedang berkuasa, ketika itu Islam diletakan dalam tataran dialog dengan demokrasi liberal,dia berusaha menunjukan bahwa emokrasi liberal itu demokratis. Tapi setelah masuk demokrasi Pancasila, Islam harus dapat berdialog dengan demokrasi pancasila dengan menyesuaikan diri. Islam yang dulu bangga dengan unsur-unsur demokrasi liberal, sekarang makin anti dengan demokrasi liberal. Inilah nasib orang yang tergantung dengan orang lain, tergantung pesanan. Besok kalau demokrasi liberal tegak lagi, orang Islam dekat dengan demokrasi liberal dan memaki-maki sistem kekeluargaan (Demokrasi Pancasila).

Pada saat yang sama semua ideologi dipapras, dipotong-potong, termasuk Islam. Islam tidak boleh dijadikan sebagai ideologi. Dalam kontek seperti ini, demokrasi juga akan menjadi sangat lain. Terjadi tarik-menarik, di satu pihak ada yang berusaha melakukan deideologisasi dan dealiranisasi.
Dengan adanya deideologisasi Islam, apakah Islam dibuang? Tidak. Islam tidak dibuang, Islam fugsikan tapi tidak sebagai ideologi, tapi sebagai keyakinan beragama, sebagai kredo atau akidah. Jadi pengertian Islam sebagai sebagai asas sebagai ideologis yurudis konstitusional, diminta oleh pancasila dan kemudianm Islam diformat dengan pengertian hanya sebagai akidah. Dan waktu itu reaksi yang datang dari umat Islam juga cukup keras. Karena hakekatnya Islam itupun sebenarnya merupakan ideologi, karena sebagai agama keberadaannya merupakan jalan hidup total; yang harus dikuti oleh pemeluknya, jika tidak maka ia menjadi kafir. Dalam realitas sekalipun, Islam diposisikan hanya sebagai akidah, tapi toh hakekatnya mempunyai fungsi ideologis bagi umatnya.

Sebenarnya terjadi suatu kondisi yang dilematis. Jka mau mengembangkan demokrasi secara tuntas, maka kita harus mentolerir keberadaan ideologi nilai-nilai lain. Termasuk dalam hal ini, kita harus mentolerir adanya aspirasi dari sebagian kelompok Islam yang mengangagap bahwa Islam sebagai jalan hidup yang harus diwujudkan secara keseluruhan. Sementara pada saat yang sama bisa jadi ideology nilai-nilai lain bisa saja tidak demokratis.
Di Indonesia, pemikiran dari para teoritisi islam tentang demokrasi agaknya bisa kita petakan kedalam dua bagian. Yaitu kelompok yang menerima tetapi mengakui adanya perbedaan dan kelompok yang menerima sepenuhnya. Kelompok kedua, di Indonesia, merpakan kelompok mayoritas. Untuk kelompok pertama agaknya Mohammad Natsir sebagai pioner dan dilanjutkan oleh Jalaluddin Rahkmat. Sedangkan untuk kelompok kedua, Nurcholish Madjid, Amin Rais, Syafi’I Ma’arif, Munawwir Syadzali dan Abdurahman Wahid adalah para tokoh penarik gerbongnya.

Beberapa intelektual Islam samar-samar dalam mendefinisikan tentang demokrasi, karena juga memang sulit untuk menjelaskan sesuai dengan konsep demokrasi itu sendiri. Menurut Rais, sistem demokrasi tidak dapat digambarkan dengan institusi formal dalam negara, seperti badan perwakilan rakyat, partai politik, pemilihan umum, tetapi akan lebih tepat jika dIOlihat secara makna substansial dari demokrasi. Ada beberapa sistem politik yang nampak seolah-olah demokrasi, tetapi realitasnya otoriter, bahkan anti-demokrasi. Oleh karena itu, menurut Amin Rais, melihat demokrasi dari Kriteria dari pada kita mendefinisikannya ada beberapa criteria demokrasi, antara lain: 1. Partisipasi dalam membuat kuputusan, 2. Persamaan dalam hukum, 3. Distribusi pendapatan, 4. Mempunyai kesempatan dalam pendidikan, 5. Kebebasan berpendapat, kebebasan, kebebasan untuk menuntut, kebebasan bergaul dan beragama, 6. Mendapatkan informasi, 7. Mengharagai etnik politik, 8. Kebebasan individual, 9. Bekerjasama, 10. Mempunyai hak untuk protes.
Dari pemikiran Mohammad Natsir, terutama ketika terjadi perdebatan megenai konstruk Negara dengan Soekarno pada tahun 1920-an dan perdebatan di konstituante tahun 1950-an, Ia berpandangan bahwa Islam tidak menghendaki teokrasi seperti lazim dipakai orang barat, tetapi menghendaki suatu yang lebih demokratis. Karena itu, wajar jika ia dikenal sebagai seorang demokrat yang akrab dengan kawan maupun lawan. Pada kesempatan lain ia menjelaskan konsep demokrasi Islam. Katanya, Islam hendak memperdamaikan kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan., yang ia sebut dengan “teistik demokrasi” . yang d maksud Natsir teistik demokrasi adalah demokrasi yang didirikan di atas nilai-nilai ketuhanan, dimana keputusannya mayoritas berpedoman pada ketuhanan. Islam menurut Natsir tidak 100% demokratis dan tidak harus 100 % otokratis. Islam adalah Islam. Dalam pandangannya, keputusan-keputusan demokratis diimplementasikan hanya pada masalah-masalah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam syari’ah, sehinga tidak ada keputusan demokratis, misalnya pada larangan judi dan zina. Pandangan itu sesuai apa yang diperjuangkan secara teori ataupun praktek politik. Dalam diskursus hubungan Islam dan negara di Indonesia, Natsir dikenal sebagai seorang tokoh yang konsisten ingin memperjuangkan berdirinya negara Indonesia dalam konstruk negara Islam yang dapat menerapkan semua sistem bagi pemeluknya. Dan strategi yang dilakukannya adalah strategi damai lewat debat atau politik praktis.

Hampir sejalan dengan Natsir, pandangan Jalaluddin Rakhmat baginya demokrasi merupakan sistem politik yang didasarkan pada dua prinsip; partisispasi politik dan hak asasi manusia. Prinsip ini menyebabkan rakyat berpartisipasi dalam keputusan-keputusan publik dan melindungi hak-hak asasi manusia. Konsep demokrasi ini tidak hanya sesuai dengan Islam, tetapi juga merupakan perwujudan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, menurut Rakhmat, sistem politik Islam tidak bisa dibandingkan dengan sistem demokrasi dalam dua pengertian: pertama, sebagaimana monarki Islam masa klasik dan pertengahan dibatasi hukum Islam dan ulama. Yang dimaksud tereduksi itu adalah bahwa praktek demokrasi di negara-negara muslim hanya memberikan setengah kebebasan, bahkan ada beberapa yang tidak memberinya.
Agaknya, karena itulah dia dari perspektif demokrasi liberal, Bernar Lewis mengklasifikasikan rezim-rezim muslim pada 5 bagian teokrasi modern seperti Mesir, diktator fasis seperti Irak dan Suriah, radikal seperti Iran dan Sudan, otokrasi tradisional seperti Saudi Arabia, dan Republik Asia Tengah yang mencontoh Rusia dan memiliki tantangan yang berbeda.
Demokrasi; Antara Harapan dan Realitas
Wacana demokrasi di Indonesia sebenarnya juga menarik dikupas. Tidak hanya ditinjau dari sejarah pembentukan asas demokrasi tetapi juga masalah-masalah lainnya seperti agama, budaya, suku serta termasuk behavior sehari-hari suatu keompok-kelompok tertentu.

Misalnya dalam wacana sistem pemerintahan di Indonesia, tarik menarik antara yang pro-demokrasi dan hukum Islam, walaupun konstitusi sudah di tetapkan tetapi sampai sekarang masih ada golongan-golongan yang bergerak baik dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi untuk mengimplementasikan hukum Islam di negara kita. Perbedaan dalam konsep konstitusi apapun yang dijadikan pedoman dalam suatu negara itu adalah hal yang biasa, asalkan kita bisa melihat dari sudut mana suatu golongan mengambil keputusan.

Sedangkan kalau kita cermati, apakah sudah relevan sistem demokrasi diimplementasikan di negeri kita? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat faktor-faktor yang mendukung apakah memang sudah tepat atau ada sistem lain yang lebih relevan. Seperti kita lihat dari beraneka ragam etnis yang berbeda dan menghasilkan budaya yang berbeda juga. Sedangkan dari perbedaan-perbedaan itu, dipaksa untuk menggunakan satu sistem yang tentu saja belum cocok antara etnis satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan Islam, apakah mayoritas negara yang beragama Islam itu tidak mengimplementasikan sistem demokrasi?
Kita tentunya bisa terjebak subyektifitas jika secara langsung menjawab pro-demokrasi karena wacana yang berkembang di dunia internasional selalu menghembuskan konsep demokrasi, apalagi melihat Amerika yang selalu menyebarkan ajaran demokrasi. Tetapi kita juga terlebih dulu menganalisa apakah umat Islam mutlak demokrasi atau anti-demokrasi. Kalau kita sudah mengikuti salah satu golongan yang pro atau anti demokrasi, tentu akan menjawab sesuai konsep paketan yang telah siap kita opinikan ke publik, tetapi yang perlu diperhatikan, bagaimanapun demokrasi tidak menjamin mutlak suatu umat atau negara menjanjikan perubahan yang lebih baik, bahkan kadang-kadang demokrasi mengantarkan benih-benih konflik yang tidak diharapkan.

Dalam konteks di negara kita, kata ”demokrasi” selalu menjadi topeng untuk dijadikan indikasi para politisi untuk meraih kekuasaan. Kalau kita kembali ke Era pasca kemerdekaan, di mana negara kita berkali-kali berubah konstitusi, dengan alasan untuk menjadikan perubahan-perubahan yang lebih baik. Setelah masa orde lama tidak sesuai dengan realitas, maka timbulah Orde Baru. Dalam Orde ini, kata demokrasi selalu dijadikan ajaran sakral untuk dijadikan legitimasi kekuasaan sampai akhirnya realitaslah  menjawab kebusukan di balik topeng demokrasi. Bahkan sampai sekarang demokrasi selalu dijadikan isu, disuarakan baik oleh para mahasiswa, politisi bahkan petani dan tukang becak pun ikut nimbrung tentang demokrasi.
Begitu juga dengan Islam dan demokrasi selalu menjadi wacana yang tiada selesai sampai saat ini.Sedangkan wacana-wacana yang berbau demokrasi dihembuskan oleh mereka yang sudah memiliki kapsul atau wacana paketan yang siap untuk diangkat ke publik. tetapi bagi mereka yang menolak isu demokrasi biasanya juga mempunyai ideologi yang memang harus menolak kata demokrasi.

Yang menjadi pertanyaan, bisakah kita bicara demokrasi melepaskan baju ideologi masing-masing, atau memang apa yang kita wacanakan tentang demokrasi tidak lain hanya mempertahankan konsep ideologinya masing-masing?
Menurut penulis kalau memang demokrasi menjadi alternatif yang harus diangkat sebagai konsep yang akan merubah seluruh tatanan yang lebih baik, hal itu perlu dipertahankan, asalkan tidak ada intervensi dalam bentuk apapun. Tetapi dalam konteks umat Islam yang menganut ajaran monoteisme, menjadikan keterbalikan dengan konsep Islam itu sendiri, hal itu perlu di re-interpretasi. Tetapi bagaimanapun kita dalam mengimplementasikan ajaran Islam entah dikaitkan dengan pilitik, kebudayaan dan lain sebagainya. Adakalnya kita harus bersikap demokratis dan adakalnya bersikap tidak demokratis sesuai kondisi di suatu tempat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s