Demokrasi ala Islam atau Barat?


Dewasa ini, wacana kita diingatkan lagi dengan persoalan demokrasi. Sejak runtuhnya Uni Soviet, ternyata Amerika satu-satunya negara adidaya yang selalu mengontrol negara-negara lainnya. Alih-alih menegakkan demokratisasi sebagai sarana mengintervensi terhadap negara-negara yang belum mencapai standar demokratis, negara adidaya itu selalu mengumandangkan bentuk pemerintahan ideal ala demokrasi terutama diarahkan terhadap negara-negara Islam. Mengapa di negara-negara Islam?
Ternyata dalam laporan Freedom House, (lembaga penelitian bereputasi internasional di New York) 2002 di antara 47 negara dengan mayoritas Islam, hanya 11 negara (sekitar 23 persen) yang memenuhi standar minimal demokrasi (Prosedural) di mana pemerintahannya terpilih melalui pemilu secara demokratis, sekedar perbandingan, di negara-negara non Islam, di peroleh data sekiar 110 dari 145 negara (lebih dari 75 persen) yang memenuhi standar demokratis ( Procedural) melalui pemilu demokratis. Jadi negara-negara non-Islam hampir lebih tiga kali lipat ketimbang di dunia Islam.
Mengapa demokrasi defisit di dunia Islam? Kita bisa telusuri sejarah Nabi Muhammad Saw, ternyata pada waktu kepemimpinan Nabi tidak hanya di bidang keislaman jadi panutan tetapi juga dibidang politik Nabi mempunyai pengaruh yang kuat, sehingga sampai sekarang antara politik dengan agama tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling beriringan untuk menciptakan pemerintahan yang ideal ala Islam. Sedangkan persoalan antara politik dantentu  agama berbeda menurut ala barat.
Dimulai sejak Renaisains di Eropa pada abad 14 dan 15 M, namun puncaknya pada abad 18, Renaisans menjadi merambah dari segala bidang. Sejak itu, rasio atau akal adalah satu-satunya komponen yang berperan dalam memecahkan masalah dan menentukan masa depan dan kebahagiaan manusia, sebelumnya Eropa didominasi oleh abad pertengahan dengan kepatuhan pada gereja dan pendeta yang akan menjadikan manusia hidup bahagia kelak di akhirat. Menurut Immanuel Kant, dengan pencerahan manusia barulah sadar bahwa selama ini perkembangan dirinya terhambat karena hidup dalam prasangka-prasangka dan tuntutan dogma. Dengan hadirnya pencerahan, akal atau rasio sebagai solusi untuk memecahkan masalah atau meraih kebahagiaan hari ini juga tanpa menunggu di hari akhirat nanti.
Ternyata kelahiran Renaisans menciptakan efek terpisahnya persoalan agama dan negara. Agama hanya boleh mengurusi bidang-bidang yang ada hubungannya dengan fungsi dan perannya dan politik tidak bisa diintervensi oleh agama/gereja. Sebenarnya mengapa barat hingga saat ini masih memisahkan antara masalah agama dan politik, tak lain karena dua komponen ini manakala tidak dipisahkan bisa saling mengintervensi, mengingat barat melihat pengalaman di abad pertengahan di mana Gereja mendominasi tidak hanya di bidang politik tetapi juga ekonomi, seni, moral, negara selalu mengintervensinya, sehingga masalah menjadi samar-samar apakah itu kepentingan politik atau persoalan agama murni.
kemudian ajaran Islam merupakan ajaran monoteisme atau mengakui hanya Allah SWT yang mutlak disembah sebenarnya sama juga dengan agama-agama samawi lainnya, jadi kebenaran absolut yang tidak bisa diedit lagi. Sehingga negara ideal ala Islam yaitu menjunjunjung tinggi seorang pemimpin/khilafah yang satu-satunya orang yang paling berperan dalam membentuk negara tentunya juga berpedoman pada Qur’an dan Hadits
Tetapi wacana negara demokrasi tidak berhenti sampai di sini. Yang yang masih jadi pertanyaan sebenarnya demokrasi seperti apa yang ideal apakah demokrasi ala barat atau Islam? Sedangkan kalau kita lihat demokrasi barat yang selama ini cenderung mengintrvensi atau memaksakan terhadap negara-negara lain, sehingga seolah-olah negara adidaya tersebut berhak mengeksekusi terhadap negara-negara yang tidak demokratis dalam menjalankan pemerintahannya, sedangkan bila kita sekilas melihat perjalanan demokratisasi di dunia Islam juga masih samar-samar, lebih khususnya di Timur Tengah. Coba kita lihat di Arab Saudi pertama kali ajaran agama Islam di lahirkan, ternyata di Arab Saudi sendiri proses demokratisasi juga tidak jalan. Negara tersebut diperintah oleh seorang raja yang absolut sehingga kepemimpinannya selalu diwariskan oleh keturunan berikutnya. kalau kita lihat Arab Saudi mempunyai tingkat kesejahteraan yang cukup, tetapi pada tingkat pemerintahan aspirasi rakyat tidak selalu didengar oleh pemerintahan salah satu sebab adalah pemerintahan Arab Saudi tidak memungut pajak dari rakyat, pendapatan negara hanya dari penghasilan minyak bumi yang melimpah ruah dan penghasilan dari musim haji.
Ternyata kata demokrasi yang selalu diagung-agungkan selama ini masih menyisakan masalah. Apakah benar barat ingin menegakan demokrasi atau hanya kepentingan politik semata. Sedangkan negara Islam yang cenderung tidak menganut paham demokrasi selalu mengungkapkan bahwa demokrasi tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s