Membaca Bahasa Politik Anas


Oleh : M. Rosit

Setelah mangkir dua kali, akhirnya Anas mendatangi KPK tanpa didampingi oleh pengacaranya. Kedatangan Anas ini membuktikan bahwa Anas seorang orang politikus yang gentelman dan kooperatif terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena sebelumnya diberitakan oleh berbagai media bahwa Anas menantang KPK.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini membuktikan kelihaiannya dalam berpolitik. Dalam kondisi tersudut-pun, seorang Anas masih bisa mengontrol  diri, bersikap tenang seperti orang yang tidak dalam kondisi krisis.

Bila kita bandingkan dengan ketiga politisi yang sebelumnya ditangkap KPK, Angelina Sondak, Andi Malarangeng dan Ratu Atut Chosiyah, Anas menunjukkan kelebihannya sebagai seorang politisi yang piawai, hal ini diuktikan oleh berbagai terpaan politik dan rekam jejaknya sebagai seorang politisi secara berjenjang, baik pada saat menjadi aktivis mahasiswa, ketua PB HMI maupun saat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Fondasi bangunan politik Anas begitu kuat dan tahan terhadap terjangan badai politik yang hebat.

Gaya Komunikasi

Anas menjadi tersangka selama satu tahun. Sebenarnya yang menarik bukan seberapa lama ia jadi tersangka, namun ciutan politik Anas menarik diamati. Dimulai dari mundurnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Anas mengatakan pengunduran dirinya itu merupakan awal lembaran pertama, dan masih banyak halaman berikutnya yang akan dibaca untuk kebaikan bersama.

Kemudian ketika mendatangi KPK, Anas melontarkan pernyataan yang barangkali tidak pernah diprediksi publik, yaitu ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk kepada ketua KPK Abraham Samad dan SBY yang dianggapnya sebagai kado Tahun Baru 2014. Ucapan-ucapan terima kasih ini adalah gaya komunikasi politik mesti ditafsirkan secara utuh. 

Ada dua gaya komunikasi yang seringkali digunakan oleh seorang politisi. Pertama, menggunakan gaya komunikasi high contex culture, gaya bahasa yang tersirat, tidak basa-basi, tidak sebenarnya dan mengandung multi tafsir. Gaya komunikasi ini juga seringkali digunakan para politisi Jawa dalam kondisi-kondisi tertentu. Anas menggunakan gaya komunikasi yang mengundang penafsiran oleh berbagai pihak. Gaya ini merupakan sesuai dengan struktur bahasa jawa yang lebih dominan mengandung makna tersirat dibandingkan makna tersurat.

Kedua, mengunakan gaya komunikasi low contex culture, yaitu kebalikan dari gaya komunikasi sebelumnya, gaya ini lebih memprioritaskan goal (tujuan), tidak suka basa-basi dan langsung pada pokok persoalan. Gaya ini sering dipraktikkan oleh Ruhut Sitompul ketika dalam kondisi tertentu, politisi PD ini tidak segan-segan menunjuk dan melontarkan pernyataan secara langsung kepada rival politiknya.

 

Makna Bahasa Anas

Dari beberapa pernyataan Anas mengundang berbagai kalangan merasa tertarik mengomentari pernyataan-pernyataannya yang dianggap piawai dalam menyusun retorika politik. Anas masih memiliki kesempatan untuk melemparkan bahasa politiknya karena masih dalam ranah politik, berbeda ketika sudah masuk domain hukum maka yang ada hanya legal/formal dan hitam putih.

Anas sebenarnya ingin mengundang simpati publik terhadap kasus yang sedang menimpanya. Paling tidak, Anas ingin mengungkapkan bahwa kasus ini sebenarnya sangat bernuansa politis, khususnya ditujukan kepada ketua KPK, Abraham Samad yang dianggapnya sudah diintervensi oleh Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudoyono. Jelas sekali bahwa ucapan terimakasih tidak bisa ditafsirkan secara literal saja, namun harus ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi dan situasi peristiwa-peristiwa sebelumnya.

Domain politik “abu-abu” ini dimanfaatkan oleh Anas untuk mengkonstruksi opini publik. Bahasa politik didisain untuk menarik perhatian publik supaya melakukan dukungan terhadap ketidakadilan yang tengah dialaminya. Anas mengidentikkan dirinya sebagai orang yang dizolimi oleh otoritas kekuasaan, oleh karena itu ia menggunakan “ teknik propaganda card stacking” yang menimbulkan efek domino. Bagi loyalis Anas maupun publik tertentu bisa terberpengaruh. Karena penangkapan terhadap Anas adalah bentuk ketidakadilan.

Oleh karena itu, KPK ditantang untuk membuktikan bahwa Anas terbukti melakukan tindakan-tindakan sesuai yang disangkakannya. Secara otomatis, retotika dan bahasa politik Anas akan terdelegitimasi  di saat domain hukum mengambil otoritas. Jika itu yang terjadi, Anas diharapkan bisa melanjutkan membuka lembaran-lembaran berikutnya. Kita berharap tidak hanya sekedar narasi politik yang mengembang dalam pengungkapan siapa saja dibalik skandal korupsi Hambalang ini, namun substansi hukum lebih mengambil peran untuk menentukan kebenaran di tengah narasi politik yang sangat kompleks.

Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik Univ Al Azhar Indonesia

Mengusung Capres Independen 2014, Mungkinkah? (liputan6.com, 21 Nov 2013)


Oleh: M. Rosit

Dosen Komunikasi Politik Univ Al Azhar Indonesia

Di era Reformasi, demokrasi elektoral kita sudah memberikan ruang kepada calon perseorangan dalam pilkada, baik itu pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun sampai saat ini capres independen belum terakomodir untuk mengikuti perhelatan Pemilu Presiden 2014, Mahkamah Konstitusi masih berpegang teguh pada UU 1945 Pasal 6 A ayat (2), bahwa pasangan capres atau cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Padahal, dibukanya kran bagi capres independen berpotensi memunculkan capres-capres yang memiliki potensial, kridibilitas, kapasitas dan leadership yang tak kalah saing dengan capres dari parpol. Selain itu, hadirnya capres independen akan menjadi oase demokrasi di tengah kian menguatnya oligarki politik dan budaya politik transaksional yang kian merajalela.

 

Dasar Capres Independen

Merujuk pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yakni setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Sehingga bisa dipahami, setiap WNI memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, asalkan memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, tidak disahkannya capres independen berarti masih tersumbatnya kran hak-hak politik warga untuk memilih atau dipilih dalam pemilu. Dan itu berarti sumbatan regenerasi kepemimpinan nasional bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

Diskursus capres pada Pilpres 2014 masih didominasi wajah-wajah lama. Dari sekian capres yang dijagokan didominasi oleh capres lama. Padahal, hampir capres-capres tersebut sudah pernah bertarung pada Pilpres 2009. Mengapa sampai sekarang tiada capres yang berani tampil dari jalur perseorangan?

Pada Pemilu 2009 lalu, dari beberapa nama capres independen pertama kali muncul nama Rizal Malarangeng yang secara terbuka menjagokan diri menjadi capres dengan mengiklankan di beberapa media massa. Dengan modal kapital, intelektual, politik dan popularitas yang dimilikinya, tak berlebihan jika Rizal memilih jalur independen.

Tokoh muda lain yang gencar menjagokan diri menjadi presiden dan mendukung upaya-upaya agar capres independen mendapatkan legitimasi politik adalah Fadjroel Rahman. Fadjroel dikenal sebagai intelektual politik dan tokoh LSM terkemuka. Meskipun belum disahkannya capres Independen oleh Mahkamah Konstitusi, Fadjroel tetap konsisten maju dan terus mewacanakan untuk judicial review aturan hukum syarat pencapresan dalam UU Pemilu yang tidak mengakomodasi munculnya capres independen.

Kemudian, bagaimana dengan capres independen di Amerika? Apakah di negara tersebut capres independen lebih diminati dibanding capres dari parpol? Pada Pemilu Amerika tahun 2008, kandidat presiden Barrack Obama dan kandidat presiden Partai Republik John McCain, jauh lebih diminati dibanding calon-calon independen yang beredar sebelum fase pemilu nasional. Misalnya nama Ralp Neder yang berpasangan dengan Matt Gonzalez sebagai capres independen, ternyata tidak menarik minat warga AS. Di Pemilu AS tahun 2000 dan 2004 kita juga mengenal nama capres independen dari Ohio bernama Joe Schriner yang berpasangan dengan Dale Way dari Michigan.

Para capres independen tersebut, tak laku jual karena warga Amerika cenderung lebih mempercayai kandidat yang berasal dari parpol. Satu mekanisme yang membuat kandidat parpol itu menarik minat pemilih adalah mekanisme konvensi. Bagaimana Obama harus bersusah payah mengalahkan Hillary Clinton guna merebut minimal 2.025 dari 2.049 delegasi pada pemilu nasional. Ini merupakan contoh bagi kita, jika partai menjalankan fungsinya dengan baik, maka sesungguhnya parpol tak perlu khawatir untuk bersaing dengan capres independen (Heryanto, 2011). Pada akhirnya, karena tak diminati warga Amerika Serikat, pada Pemilu AS 2012 lalu nampaknya tiada muncul capres Independen sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya.

Capres Independen dan Tantangan Parpol

Diskursus capres independen seharusnya menjadi agenda penting untuk selalu diwacanakan ke ranah publik. Hadirnya calon independen di Pilkada dan wacana capres independen di Pilpres 2014 menjadi sinyal bahwa negeri ini krisis pemimpin yang berkualitas. Hal ini terjadi karena partai politik tidak menjalankan rekrutmen politik atau kaderisasi secara berjenjang. Pada akhirnya, ketika menjelang pemilu maupun pilkada, wajah-wajah lama masih menghiasi dan mendominasi kontestasi pemilu. Sehingga tingkat partisipasi warga negara pun cenderung kian menurun, seiring tingkat apatisme publik terhadap calon dari parpol. Ada beberapa hal yang gagal dilakukan partai politik sebagai mesin pencetak generasi kepemimpinan ke depan, yaitu:

Pertama, meminimalisir kekuatan rujukan (referent power). Tak disangkal bahwa setiap partai butuh figur atau tokoh simpul. Namun ketergantungan yang berlebihan terhadap figur dapat mengundang budaya feodal dan sistem dinasti politik.

Kedua, partai modern dibangun melalui kemampuan anggotanya untuk melakukan proses refleksivitas. Partai memfasilitasi anggota-anggota organisasinya mampu melihat ke masa depan dan membuat perubahan-perubahan di dalam struktur atau sistem jika diprediksi hal-hal tertentu tidak akan berjalan. Refleksifitas adalah kemampuan untuk menetukan alasan-alasan pilihan perilakunya. Dengan demikian, partai modern adalah partai yang progresif dalam beradaptasi dalam situasi dinamis.

Ketiga, partai modern dibangun melalui tahapan kaderisasi. Ketiga tahapan tersebut, berjalan secara integratif yakni merekrut orang untuk bergabung dengan wadah partai, lantas membina kader menjadi loyalis serta mendistribusikan kader ke dalam posisi jabatan-jabatan strategis. Namun perkembangan dinamis-pragmatis kerap menciderai tahapan kaderisasi ini. Partai kerap menjadi pintu masuk bagi munculnya politisi-politisi non-kader yang mengatasnamakan partai dalam perebutan jabatan publik tertentu.

Keempat, partai modern harus mau dan mampu menjalankan fungsi-fungsi partai. Di antara fungsi-fungsi itu adalah menjadi saluran agregasi politik, pengendalian konflik dan kontrol. Bagaimanapun partai memiliki posisi penting dalam menstimulasi dan menunjukkan arah kepentingan politik yang semestinya menjadi perhatian publik.

Merujuk pada realitas tersebut, pada akhirnya stigma yang terbangun adalah parpol sebagai lembaga yang koruptif dan tidak lagi mampu menjadi ladang persemaian calon pemimpin. Parpol bukan menjadi wahana penyampai ideologi atau saluran politik namun lebih sebagai mesin pengeruk anggaran. Stigma ini tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi partai politik dan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, capres independen merupakan sebuah keniscayaan untuk terus diwacanakan menjelang Pilpres 2014. Berbagai pihak seperti kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group) dan media massa semestinya menggerakkan dan memfasilitasi diskursus capres independen pada Pilpres 2014, demi regenerasi kepemimpinan dan masa depan demokrasi di Indonesia

MEMBACA KONVENSI CAPRES PARTAI DEMOKRAT (Tangsel Pos, Kamis, 29 Agustus 2013)


Oleh: M. Rosit

Dosen Komunikasi Politik Univ Al Azhar Indonesia dan Peneliti The Political Literacy Institute

Partai Demokrat menggunakan mekanisme konvensi untuk menyeleksi capres yang akan diusungnya pada Pemilu 2014. Mekanisme konvensi untuk memilih capres dari partai politik memang tidak begitu akrab dalam kontek budaya politik di Indonesia. Konvensi capres PD diselenggarakan karena SBY tidak bisa mencapreskan atau dicapreskan dirinya kembali pada Pemilu Presiden 2014.

Dalam sejarah politik di Indonesia, Partai Golkar pada Pemilu 2004 telah menggunakan mekanisme konvensi untuk menyeleksi capres yang diusungnya (saat itu yang terpilih adalah Wiranto).  Setelah itu pada Pemilu 2009 dan 2014 partai yang berlambang beringin itu tidak pernah menyelenggarakan konvensi kembali. Oleh karena itu, konvensi capres PD selayaknya kita apresiasi dan yang nantinya akan menghasilkan sosok capres yang memiliki integritas dan kapasitas yang layak diusung pada Pemilu 2014. Meskipun Partai Demokrat dalam menyelenggarakan konvensi belum bisa dimaknai dalam konteks budaya politik tapi setidaknya konvensi menjadi jawaban dari krisis rekrutmen politik dan menurunnya citra partai.

Konvensi tersebut juga bentuk kesadaran realitas politik yang harus diselenggarakan karena kader internal PD mengalami defisit kepemimpinan menjalang Pemilu 2014. Tahapan rekrutmen politik yang terdiri dari menyelenggarakan kaderisasi, membina para loyalis partai dan kemudian mendistribusikan kader/ loyalis ke dalam posisi strategis sudah bisa dikatakan gagal. Bahkan beberapa kader mudanya terjebak dalam skandal korupsi yang cukup menguras energi internal partai dan menyumbang citra negatif, selain itu juga di PD tak ada satupun kader yang memiliki integritas dan kapasitas seperti sosok SBY. Oleh karena itu, konvensi capres PD menjadi alternatif terbaik di tengah badai politik yang menderanya. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa konvensi tidak hanya untuk kalangan internal partai tapi juga kalangan luar partai pun bisa mengikutinya, bahkan beberapa tokoh memperoleh undangan untuk mengikuti konvensi PD.

Oleh sebab itu, dalam Pemilu legislatif 2014, SBY tidak bisa terlalu bermimpi partainya mengulang kesuksesan pada Pemilu 2009 (perolehan suaranya 20,85%). Rupanya SBY sadar diri bahwa partainya benar-benar terpuruk sehingga ia hanya menargetkan perolehan suara 15 persen. Reputasi yang telah dibangun selama pemerintahan SBY dan Boediono pun tidak cukup menaikan keterpercayaan dari masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun pencapaian kinerja pemerintahan SBY dan Boediono juga berkorelasi terhadap elektabilitas PD  sebagai the rulling party.

Konvensi dan Reality Show

Konvensi capres PD ini sepertinya mirip dengan ajang reality show yang sedang menjadi trending program di media televisi akhir-akhir ini. Reality show adalah ajang pencarian bakat yang menyeleksi berbagai kontestan untuk menunjukkan sesuatu yang unik di depan publik. Misalnya program reality show seperti Indonesian Idol atau X Faktor yang tengah mendapatkan ruang di hati masyarkat Indonesia. Program reality show tersebut banyak sekali diidolakan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai macam latar belakang umur dan profesi. Sehingga program ini bisa menarik perhatian masyarakat untuk selalu mengikuti acara tersebut sampai siapa pemenang dari program reality show itu. Boleh dikatakan bahwa model konvensi capres PD meniru strategi ajang pencarian bakat (reality show)

Konvensi capres PD terbuka diikuti oleh sosok yang memang bisa memenuhi persyaratan. Yang terpenting adalah mereka bisa menunjukkan minat dan bakat menjadi capres PD dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh tim konvensi. Dari beberapa kontestan nanti akan diseleksi satu per satu sebagaimana program Indonesian Idol atau X Faktor. Beberapa tokoh yang telah mendaftarkan konvensi capres PD yaitu Marzuki Ali, Ahmad Mubarok, Pramono Edi, Julian Andrian Pasha, Endriarto Sutarto, Gita Wiryawan, Irman Gusman, Dahlan Iskan dan Mahfud MD. Dari nama-nama tersebut merupakan representasi dari berbagai macam profesi yang memiliki dinamika politik yang menarik untuk diperhatikan publik. Berbagai media menjelang Pemilu 2014 akan selalu dihiasi oleh nama-nama kontestan konvensi capres, sehingga semakain lama media menerpa para kontestan maka mereka semakin memperoleh perhatian dari publik.

Jika reality show di televisi ingin menarik perhatian masyarakat untuk menontonnya, dengan tujuan peningkatan rating pada program tersebut sehingga pada akhirnya akan mengkapitalisasi menjadi akumulasi keuntungan. Sementara konvensi capres PD menciptakan opini publik menjalang Pemilu 2014, agar memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat Indonesia. Jadi program reality show dan konvensi capres PD memiliki kemiripan, yang jelas bukan memprioritaskan pada hasil tetapi menitikberatkan pada tujuan untuk menyumbang citra.

Target Konvensi

Dalam konvensi capres PD tentu memiliki target yang telah direncanakannya, sehingga menyelenggarakan konvensi akan menghasilkan dampaknya di tengah situasi politik yang kian panas. Target menjadi prioritas utama yang telah direncanakan jauh-jauh hari oleh tim konvensi.  Ada beberapa fenomena yang perlu dicermati dalam konvensi capres PD ini. Pertama, SBY mengharapkan PD memperoleh keterpercayaan dari masyarakat kembali pasca partainya kian menurun citranya. Kedua, dalam konvensi ini sebenarnya SBY tidak terlalu besar harapan bahwa capres yang terpilih nantinya akan memenangkan Pilpres 2014, setidaknya reputasi partai yang selama ini dibangun akan kembali lagi menjadi sesuatu yang lebih diprioritaskan. Ketiga, SBY dan PD ingin menunjukkan komitmen kepada publik bahwa mereka benar-benar all out melakukan perubahan internal yang lebih baik. keempat, konvensi ini akan menciptakan impresi di benak publik bahwa PD adalah partai yang terbuka dan tidak lagi menyandarkan kembali kepada sosok SBY.

Sementara independensi konvensi capres PD tergantung dari mekanisme konvensinya. Sejauh ini tim panitia konvensi terdiri dari internal partai maupun tim dari luar PD. Hal ini menjadi jaminan independensinya bahwa konvensi dilakukan secara transparan dan terbuka, kecuali SBY menunjukkan secara terang-terangan keberpihakannya kepada salah satu kontestan konvensi capres PD. Pada mulanya, misalnya, SBY mengajak secara personal mantan Panglima Jenderal Pramono Edie mengikuti konvensi capres PD, yang sebelumnya banyak kalangan mencurigai bahwa SBY memiliki keberpihakan pada salah satu kontenstan. Tapi alasan itu bisa dibantah melalui mekanismenya dengan cara mengundang tim independen dari luar partai politik yang bertujuan untuk mengedepankan aspek transparan dan terbuka. Jadi Intervensi SBY dalam konvensi malah akan menjadi boomerang bagi citra PD.

Semoga konvensi ini menjadi ajang pencarian minat dan bakat yang memang serius untuk menyeleksi kepemimpinan baru. Untuk mencari seorang pemimpin baru memang dibutuhkan cara-cara extraordinary sehingga mekanisme tersebut mampu mencari sosok pemimpin yang sesuai harapan. Konvensi ini juga menjadi literasi politik masyarakat untuk memahami pemilu dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kita menunggu hasil konvensi capres PD apakah bisa menaikan citranya atau hanya sekedar reality show yang menciptakan gelembung-gelembung politik yang tiada bermakna.

CALEG ARTIS DAN PEMILIH PEMULA (Tangsel Pos, Selasa 7 Mei 2013


Oleh M. Rosit

Dosen Komunikasi Politik Univ Al Azhar Indonesia dan Peneliti The Political Literacy Institute

 

Pemilih Pemula merupakan golongan yang ikut menentukan dalam perhelatan pemilihan umum. Mereka menjadi basis suara yang sangat potensial bagi para caleg artis.

            Saat ini, artis menjadi sorotan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Selebriti beramai-ramai mencalonkan atau dicalonkan partai politik menjadi wakil rakyat. Mereka dianggap mampu sebagai pendulang suara (vote getter) yang cukup signifikan di setiap pemilu. Karena faktor popularitas dan publisitas itulah, media melakukan perangkingan terhadap caleg yang berasal dari selebriti.

            Eksistensi artis di panggung kekuasaan politik sangat berhubungan dengan dunia informasi yang dialami di suatu negara. Termasuk sistem politik yang memberikan peluang besar pada partisipasi politik warga untuk memilih dan dipilih dalam setiap pemilihan umum. Bagi negara-negara yang sistem demokrasinya sudah berjalan, hal ini sudah tentu merupakan hal biasa. Di negara yang mengaku paling domokratis seperti di Amerika Serikat sekalipun. Politisi selebritis sudah menghiasi panggung politik Amerika. Misalnya Artis Ronald Reagen pernah mengukir sejarah sebagai presiden Amerika Serikat, kemudian disusul oleh Arnold Schwarzeneger sebagai Gubernur California.

            Di Indonesia, beberapa artis dianggap sukses bermetamorfosis menjadi wakil rakyat yang memiliki kapasitas dan rekam jejak. Misalnya Dedi Gumilar (Miing), Rike Diah Pitaloka, Dede Yusuf, Rano Karno dan Tantowi Yahya adalah sederetan artis yang dianggap tak hanya mewarnai tapi juga memiliki rekam jejak di panggung politik. Mereka adalah politisi yang sangat vokal di parlemen, dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui partainya masing-masing. Namun, kenapa kita masih meragukan kompetensi artis di panggung politik?

            Dalam bahasa komunikator politik, artis dikategorikan sebagai politisi wakil yaitu politikus atau komunikator politik yang tidak dilahirkan melalui proses kaderisasi yang berjenjang. Karena tidak melalui kaderisasi, politisi artis biasanya dipersepsikan tak memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi wakil rakyat atau pejabat publik. Sejatinya, seorang politisi harus menempuh jenjang kaderisasi politik secara baik dan memadai. Kemudian politisi tersebut menjadi loyalis di partainya dan pada akhirnya didistribusikan ke dalam jabatan-jabatan strategis, salah satunya sebagai calon anggota legislatif. Karena caleg artis tak menempuh tahapan penting ini, bahkan waktu mereka dihabiskan di dunia hiburan, maka mereka menjadi caleg yang sering diasumsikan tak memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai wakil rakyat.

            Menjelang Pemilu 2014, sudah terdaftar sebagai daftar calon sementara yang berlatarbelakang artis antara lain Irwansyah, Krisdayanti, Mandra, Ikang Fauzi, Sonny Tulung, Marisahaque dan lainnya. Dengan modal popularits mereka sangat tergantung terhadap publisitas televisi yang akrab di mata khalayak. Rakyatlah yang akan menyeleksi apakah mereka layak atau tidak untuk menjadi wakilnya di Senayan. Namun ada golongan pemilih yang sangat berpotensi menjadi basis suara para caleg artis ini, mereka adalah para pemilih pemula.

Selebritisasi Pemilih Pemula

            Hadirnya selebriti di panggung politik memperoleh ruang dari pemilih pemula. Mereka biasanya masih labil dan masih dalam proses belajar politik. Pemilih pemula mayoritas memiliki rentang usia 17-21 tahun, kecuali karena telah menikah. Dan mayoritas pemilih pemula adalah pelajar (SMA), mahasiswa dan perkerja muda. Pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada Pemilu. Suara potensial tersebut setidaknya bisa dilacak dari data dalam dua pemilu terakhir yakni pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

            Pada Pemilu 2004, ada 50.054.460 juta pemilih pemula dari jumlah 147.219 juta jiwa pemilih dalam pemilu. Jumlah itu mencapai 34% dari keseluruhan pemilih dalam pemilu. Jumlah tersebut lebih besar dari pada jumlah perolehan suara partai politik terbesar pada waktu itu, yaitu Partai Golkar yang memperoleh suara 24.461.104 (21,62%) dari suara sah. Sementara pada Pemilu 2009 lalu, potensi suara pemilih pemula tetap signifikan. Besarnya pemilih pemula diperkirakan mencapai 19% atau 36 jutaan dari 189 juta penduduk yang memiliki hak pilih. Potensi suara pemilih pemula tersebut tetap lebih besar dibandingkan perolehan suara partai politik terbesar saat itu, yakni Partai Demokrat yang memperoleh 21.655.295 suara. Perolehan suara Partai Demokrat tersebut, jika dihitung berdasarkan suara yang sah dalam pemilu besarnya mencapai 20,81% (Bakti, 2012:128).

            Suara pemilih pemula yang sangat signifikan ini merupakan basis suara yang perlu dicermati kemana larinya mereka dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Tidak menutupkemungkinan, caleg artis berpotensi besar memperoleh raihan suara dari pemilih pemula.

 

Potensi Caleg Artis

            Caleg selebriti memperoleh perhatian dari pemilih pemula. Pemilih tipe ini biasanya belum memiliki wawasan dan pengalaman pemilu sebelumnya, sehingga preferensi dalam memilih kandidat sangat dipengaruhi oleh daya tarik emosional yang ada di sekelilingnya. Kemungkinan besar pemilih pemula akan memutuskan pilihan politiknya terhadap caleg yang memiliki popularitas, dalam hal ini adalah para artis.

            Ada beberapa alasan pemilih pemula cenderung memilih caleg artis. Pertama, pemilih pemula dalam memutuskan pilihan politiknya masih didominasi faktor emosional terhadap caleg artis, mereka bisa jadi memang mengagumi salah satu artis yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Kedua, pemilih pemula memiliki kedekatan terhadap caleg artis dibandingkan dengan caleg non artis. Karena faktor kedekatan ini mereka akan menjatuhkan pilihan politiknya kepada caleg yang dirasa merasa akrab dan dekat.

            Ketiga, pemilih pemula tidak bepikir panjang dalam menentukan pilihan politiknya. Rekam jejak, pengalaman birokrasi dan program kerja biasanya tak diperhatikan secara seksama. Sehingga mereka lebih memperhatikan terhadap performace atau penampilan kandidat. Keempat, pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya sangat dipengaruhi oleh media yang kerapkali mengekspos caleg artis secara berlebihan, potensi inilah yang sangat mempengaruhi perilaku pemilih pemula.

            Hadirnya caleg artis ini dipastikan menjadi pendulang suara bagi para pemilih pemula khususnya. Caleg artis memiliki camera face yang pasti dikenali dan diingat oleh para pemilih pemula. Maka kecenderungan mereka akan menjatuhkan pilihan politiknya sangat berpotensi besar terhadap caleg artis dibandingkan dengan caleg non artis.

            Sehingga perilaku pemilih pemula ini mesti memperoleh literasi politik yang memadai supaya dalam menjatuhkan pilihan poitiknya tidak hanya faktor popularitas saja, tetapi diiringi dengan faktor rekam jejak dan program kerja yang nantinya diimplementasikan dalam bentuk kebijakan untuk  kesejahteraan rakyat. Jika memang caleg artis sebagai pilihannya, maka sosok caleg artis yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang dipertanggungjawabkan.

Survei Politik dan Elektabilitas Calon


Oleh: M. Rosit

Dinamika politik menjelang Pilkada DKI Jakarta saat mendekati hari pemilihan kian semarak. Hingar-bingar pilkada semakin muncul di permukaan, dengan ditandai berbagai macam manuver politik yang dilakukan oleh setiap pasangan calon. Ini menjadi magnet yang cukup menarik perhatian publik terhadap para pasangan calon yang kian menebar janji-janji plus solusi terhadap keruwetan problem ibukota. Siapa yang bisa memberikan solusi terbaik, maka dialah yang tepat menduduki Jakarta 1. Dan oleh karena itulah, Pilkada DKI Jakarta 2012 ini jauh lebih menarik dan menantang dibandingkan Pilkada DKI Jakarta 2007 lalu, baik di mata warga DKI Jakarta maupun para kontestan.

Hasil survei yang diselenggarakan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bersama anak perusahaannya Citra Komunikasi (Cikom) LSI menunjukkan elektabilitas calon incumbent masih di atas calon-calon lainnya pada Pilkada DKI 2012. Hasil ini didapatkan berdasarkan survei Cikom LSI selama sepekan, 26 Maret 2012 hingga 1 April 2012, terhadap 440 responden yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, dengan menghasilkan perolehan suara yaitu, pasangan Foke-Nara mendapat dukungan 49,1% suara, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 14,4%, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini 8,3%, Faisal Basri-Biem Benjamin 5,8%, Alex Noerdin-Nono Sampono 3,9%, dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria 1,2%.

Jika dilihat dari hasil survei di atas, pasangan Foke-Nara sangat berpotensi memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2012. Bahkan pasangan ini berpotensi bisa memenangkan Pilkada DKI hanya dalam satu putaran pemilihan saja. Tentu ini terkait dengan posisi Foke sebagai calon Incumbent yang secara terang memiliki kelebihan di atas para calon lainnya. Kelebihan itu antara lain, Pertama, calon Incumbent memiliki tingkat popularitas di atas calon lainnya, informasi calon incumbent merupakan informasi yang sudah diketahui pemilih dengan baik jauh-jauh hari, sehingga publisitas calon menjadi popular seiring dengan kinerja dan tugas keseharian. Kedua, calon incumbent memiliki data-data yang menunjukkan bahwa dirinya sudah melakukan kinerja selama menjabat sebagai Gubernur. Data-data ini yang akan berbicara kepada masyarakat DKI Jakarta bahwa dirinya sudah terbukti melakukan kinerja nyata, bukan hanya sebuah visi-misi atau sebuah janji yang belum dibuktikan realitasnya. Namun hal ini juga tergantung kiprahnya selama calon Incumbent memerintah daerahnya, apakah kebijakan selama dalam kepemimpinannya memberikan solusi-solusi yang dibutuhkan daerahnya atau sama saja bahkan malah sebaliknya.

Ketiga, masa kampanye calon incumbent tak terbatas karena bisa menggunakan waktu dinasnya untuk melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat, hal ini tidak akan terlacak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sosialisasi politik salah satunya bisa dalam bentuk publisitas politik yang tak akan diketahui oleh masyarakat awam bahwa hal itu merupakan investasi politik jangka panjang menuju pilkada.

Dari kelebihan-kelebihan calon incumbent di atas, tentu tak heran jika sebuah lembaga survey yaitu Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menghasilkan pasangan Foke-Nara memperoleh 49,1% suara. Ini menjadi modal politik yang cukup memuaskan dari pasangan ini. Namun, pasangan calon lainya tentu masih memiliki waktu dan ruang yang cukup untuk mengejar ketertinggalannya yakni dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sebelum pemilihan sebelum pemilihan terjadi.

Survei Politik

            Survei politik merupakan sebuah media yang bisa menunjukkan elektabilitas suatu kandidat atau partai politik pada saat menjelang pilkada. Di dalam negara demokrasi, survei menjadi instrument demokrasi dan biasanya dilakukan oleh lembaga yang otoritatif baik dari lembaga survei independen maupun lembaga survei partai politik/kandidat tertentu. Namun, terkait survei LSI yang menunjukkan tingkat elektabilitas suatu pasangan calon tertentu. Tentu hasil survei tersebut sangat dinamis dan debetable. Sah-sah saja dari pasangan calon tertentu menyikapi pro maupun kontra pada hasil survei ini.

Ada beberapa variabel yang bisa mempengaruhi hasil survei terutama terkait dengan elektabilitas kandidat di mata masyarakat. Pertama, metodologi yang dipergunakan dalam survei sangat mempengaruhi hasil dari survei tersebut, seberapa akurat maupun kesalahan dalam penelitian tersebut. Dan ini persoalan yang mendasar apakah survei itu bisa diakui kesohihannya atau diragukan. Kedua, waktu survei menentukan hasil yang diperolehnya. Perbedaan waktu ini sangat berpotensi akan merubah hasil dari survei sebelumnya. Pada bulan ini hasil survei LSI menghasilkan pasangan Foke-Nara peringkat pertama, namun ada kemungkinan berbeda hasilnya ketika LSI mengadakan satu atau dua bulan berikutnya. Ketiga, pengetahuan dan tempat lokasi responden juga akan menentukan hasil survei. Pengetahuan masyarakat sangat dinamis, apalagi untuk konteks Jakarta yang notabene sebagai ibukota negara di mana informasi begitu cepat dan massif, akan merubah persepsi warga masyarakatnya dalam melihat realitas sosial.

 

Perilaku Pemilih

Mengamati perilaku pemilih Jakarta pada saat ini tentu lebih variatif dan dinamis. Karena berbagai macam etnis, budaya, bahasa dan keyakinan ada di sini. Jakarta menjadi miniatur Indonesia, berarti Jakarta menjadi representasi suara dari berbagai daerah di negeri ini. Warga penduduk Jakarta mayoritas berpendidikan menengah-atas yang cenderung rational voters. Tipe semacam ini agak susah dikasih janji-janji politik, karena mereka lebih cenderung melihat dari isu, program dan rekam jejak pasangan calon di Pilkada DKI Jakarta. Meskipun demikian, suara irrational voters masih tetap ada di Jakarta, karakteristik suara ini meskipun kian turun tapi masih saja ada di setiap pemilu atau pilkada diselenggarakan.

Oleh karena itu, hasil survei saat ini dijadikan dasar merupkan wajar adanya. Namun sampai saat ini, semua pasangan kcalon masih memiliki potensi untuk menang. Apalagi Jakarta merindukan seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan carut-marut permasalahan ibukota yang kalau diibaratkan orang sakit sudah sangat parah dan kritis. Diperlukan pemimpin yang tegas dan memiliki kebijakan ekstraordinary serta orientasi yang jelas. Survei bisa menghasilkan calon yang memiliki popularitas tinggi, namun tingkat popularitas tidaklah cukup untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ibukota. Maka, warga Jakarta harus bersikap kritis terhadap calon dan siapapun yang akan mempengaruhi perilaku pemilih dalam Pilkada nanti.

 

M. Rosit

Peneliti di The Political Literacy Institute

Gaya SBY Versus PKS


Oleh; M. Rosit

 

Pebincangan mengenai Partai keadilan Sejahtera (PKS) apakah masih patut dalam koalisi partai yang mendukung pemerintahan SBY-Budiono atau harus hengkang dari koalisi menjadi diskursus yang menarik. Mengingat partai yang memiliki bendera warna putih berlambang padi dan bulan sabit itu, kini menjadi bahan gunjingan baik dari partai koalisi maupun partai oposisi mengenai keputusannya yang berulangkali berseberangan dengan kebijakan yang semestinya mendukung kebijakan pemerintah.

Sebelumnya fraksi PKS beberapakali mengambil keputusan yang berseberangan dari partai koalisi. Pertama, pada 4 Maret 2010 Fraksi PKS memilih opsi C dalam penentuan hak angket Century, yakni pemberian dana talangan kepada Bank Century dan penyaluran yang diduga ada penyimpangan. PKS dalam kasus ini melakukan keputusan yang kontroversial dari partai koalisi yang seharusnya mendukung sikap partai koalisi. Kedua, pada 24 Januari 2011, dalam pengambilan angket kasus Mafia Pajak, Gayus Tambunan, PKS menerima atau menyetujui dilakukan penyidikan kasus tersebut, sementara partai koalisi menolaknya.

Ketiga, pada tanggal 22 Februari 2011, dalam paripurna hak angket mafia pajak, lagi-lagi PKS menerima usulan hak angket mafia Pajak, padahal mayoritas partai koalisi menyatakan menolak, kecuali fraksi Golkar. Keempat, pada tanggal 18 Oktober 2011, PKS mengancam akan keluar dari partai koalisi jika salah satu kadernya yang menjadi pembantu Presiden, Suharna, akan dicabut dari menteri Menristek. Dan, kelima, PKS baru-baru ini dalam sidang Paripurna DPR dalam menentukan sikapnya tentang kenaikan BBM bersubsidi pun melakukan keputusan yang berseberangan dengan partai koalisi. Ini pun PKS menunjukkan sikap menduanya sebagai partai koalisi yang semestinya taat dan patuh terhadap kebijakan SBY-Budiono.

Dari sekian kali sikap PKS yang selalu mengambil jalan yang berseberangan dengan sikap pemerintah, memicu tanda tanya, apa sebenarnya agenda PKS sehingga selalu membuat keputusan kontroversial? Apakah PKS selama ini di partai koalisi selalu dijadikan anak tiri dari partai koalisi lainnya atau PKS memang benar-benar memperjuangkan amanat rakyat yang selama ini dijadikan alasan-alasan dari sikap politiknya.

Koalisi Rapuh

Dari sikap PKS yang sering mengambil jalan berseberangan dari partai koalisi itu menunjukkan bahwa bangunan koalisi partai pemerintah selama ini memang keropos dan rapuh. Terbukti SBY sebagai ketua umum partai koalisi tidak bisa bersikap tegas. SBY yang semestinya memiliki konsistensi baik sebagai ketua umum koalisi maupun sebagai pemimpin negeri ini, tidak menunjukkan sebagaimana seorang pemimpin yang berani mengambil sikap secara tegas meskipun beresiko. Sikap PKS merupakan cermin dari kepemimpinan SBY yang lemah dan tak disegani baik kawan maupun lawan.

Daripada PKS menjadi duri dalam daging di koalisi, dan selalu saja bersikap kontroversial, SBY seharusnya sudah mengambil sikap untuk mengeluarkan dari partai koalisi. Namun SBY tetaplah sebagaimana SBY yang penuh keraguan, inilah yang membuat PKS selalu bersikap mendua, yakni masuk ke dalam koalisi tapi bercitarasa sebagai partai oposisi. Seharusnya PKS diberikan sanksi tegas meskipun tak dikeluarkan dari partai koalisi, ini penting agar bangunan koalisi yang selama ini tidak menjadi duri dalam daging dan musuh dalam selimut. Terkesan ada kepura-puraan koalisi yang selama ini dibentuk, padahal tujuan koalisi menyatukan visi dan misi untuk mendukung kebijakan pemerintah sampai pada Pemilu 2014.

Menuju Pemilu 2014

Dari sikap yang selalu ditunjukkan PKS selama ini, tentu memiliki agenda Pemilu 2014. Setelah sekian lama PKS mendukung Partai Demokrat dan SBY sebagai pengambil kebijakan pemerintah. Rupanya partai koalisi sudah menunjukkan inkonsistensi untuk tidak loyal kepada SBY dan Partai Demokratnya. Ini bisa dimaklumi, sejak para elite Partai Demokrat tersandera ke dalam skandal wisma atlit yang menyeret nama besar ketua umumnya dan beberapa elite partainya, partai ini kian lama menurun elektabilitasnya. Dari hasil Survey LSI (Lingkaran Survey Indonesia) baru-baru ini, Sampai dengan saat ini 3 partai teratas yang pertama itu ditempati partai Golkar itu 18,9% perolehan suara partai Golkar, kemudian posisi kedua PDIP 14,2% dan posisi ketiga itu Partai Demokrat 13,7 %. Jika kasus wisma altit yang melibatkan para elite partai ini tidak kunjung terselesaikan, maka elektabilitas Partai Demokrat dan SBY akan terus menurun, dan ini jelas merugikan investasi politik yang selama ini dibangun dengan susah payah.

Oleh karena itu, SBY dan Partai Demokrat masih memiliki sisa waktu 2 tahun untuk memperbaiki gaya kepemimpinannya. SBY masih memiliki agenda besar agar partainya masih bisa eksis atau hanya sekedar menyelamatkan pemerintahannya sampai 2014. Ini sangat tergantung terhadap SBY bisa bersikap tegas dan lugas, supaya kebijakan-kebijakan pemerintah tidak ditentang oleh partai koalisi yang semestinya mendukung sepenuh hati.

 

 

 

 M. Rosit

Peneliti di The Political Literacy Institute

 

 

 

 

 

Etika Mundurnya Wakil Kepala Daerah


Oleh: M. Rosit

Ketidakharmonisan pasangan Kepala Daerah/Gubernur dan wakilnya mengulang kembali, peristiwa ketidakharmonisan yang berakibat mundurnya salah satu pasangan yang pernah bersaksi atas nama rakyat untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin yang memiliki mandat langsung dari rakyat ternyata begitu mudahnya mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Kali ini terjadi pada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto.

Surat pengunduran diri Prijanto sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, telah resmi diajukan tertanggal 23 Desember 2011. Di dalam surat tersebut tidak disebutkan alasan jelas pengunduran diri, seperti rencananya maju sebagai Cagub DKI Jakarta pada pemilu kada 2012 nanti. Sebelumnya pengunduran diri Prijanto, Kasus  serupa terjadi pada Diky Chandra yang juga mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Garut. Prosesnya berjalan dan akhirnya ditetapkan dengan surat keputusan Mendagri. Oleh karena itu proses pengunduran diri Prijanto juga akan memakan waktu hingga adanya keputusan Mendagri.

Pengunduran Diky Chandra juga disebabkan adanya ketidakharmonisan yang terjadi antara wakil dan Bupatinya. Padahal baik Prijanto dan Diky Chandra sudah bersumpah akan menjalankan masa jabatannya sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, nyatanya menyelesaikan masalah pada level internal saja tidak bisa. Dan hal itu perlu dipertanyakan keseriusan mereka baik dalam etika berpolitik maupun sebagai seorang pemimpin yang memiliki mandat dan mengayomi rakyatnya.

Selain adanya disharmonisasi, baik Prijanto maupun Diky Chandra mengalami alasan yang mirip, yakni Prijanto tidak mau menjelaskan alasan mengapa ia harus mengundurkan diri secara jelas dan gamblang kepada publik, dan begitu juga sebelumnya Diky Chandra juga tidak menjelaskan secara jelas dan rasional tentang alasan kemunduran dirinya dari Wakil Bupati Garut. Hal ini mengindikasikan bahwa keduanya bukan seorang politikus atau pemimpin yang memiliki karakter kuat, yang semestinya hal itu tidak akan terjadi pada seorang politikus atau negarawan yang memiliki pandangan jauh ke depan. Selanjutnya kemiripan keduanya adalah mereka menempatkan diri sebagai sebagai  orang yang terzolimi agar mendapat belas kasihan dari publik. Diky Chandra menyalahkan dirinya sendiri bermaksud memperoleh dukungan dari publik, sementara Prijanto mengatakan bahwa dirinya cukup sabar mendampingi Fauzi Bowo selama ini, dan bahkan mengatakan semestinya sudah 2 tahun lalu mengundurkan diri.

Peristiwa seperti ini terjadi membuktikan bahwa egopolitik lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan publik. Seharusnya sebelum menjadi seorang politikus yang berniat menduduki jabatan-jabatan strategis harus memiliki niat dan tujuan yang benar. Menjadi seorang politikus adalah menafkahkan waktu dan energinya untuk kepentingan rakyat, bukan malah mencari nafkah untuk memperkaya diri. Dalam etika komunikasi politik jelas bahwa ketika seorang politikus atau pejabat negara sudah melenceng dari tujuan dari politik itu sendiri atau bahkan tidak memahami identitas diri sebagai seorang politikus maka kegaduhan politik dan ketidakharomonisan lebih sering menonjol ke permukaan. Tentu hal ini bertentangan dengan etika demokrasi yang mengatakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Selain itu, menjadi pimpinan di dalam sistem demokrasi tidak semudah apa yang dibayangkan, berbeda dengan menjadi seorang raja di dalam sistem monarki yang segala keputusan dan kebijakannya berdasarkan kemauan atau kehendaknya. Namun tidak begitu di dalam sistem demokrasi, baik kepala daerah maupun wakilnya dalam memimpin daerahnya harus sesuai apa yang diinginkan oleh rakyatnya bukan apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Jadi semua kebijakan bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. bukan dari pemimpin, oleh pemimpin dan untuk pemimpin, apalagi bermuara dari parpol, jelas tidak sesuai dengan konstitusi yang sudah diamanatkan bersama.

Oleh karena itu, fenomena mundurnya wakil kepala daerah perlu mendapatkan respon yang serius. Hal ini penting karena bagaimanapun pihak yang menjadi korban mengenai kemunduran salah satu pasangan/wakil kepala daerah adalah rakyat yang telah memberikan mandat kepada pemimpinnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait fenomena mundurnya wakil kepala daerah yaitu: pertama, tidak berjalannya komunikasi antar sesama baik kepala daerah maupun wakilnya, hal ini nampak jelas baik Prijanto maupun Diky Chandra yang kecewa terhadap pasangannya, mereka merasa inferior atau bahkan mereka sendiri yang menempatkan inferior sehingga ketidakpercayaan diri sebagai seorang wakil kepala daerah lebih besar.

Kedua, alasan politis, yakni bisa saja Prijanto mengundurkan diri dari wakil Gubernur karena menyiapkan strategi pemilu kada DKI Jakarta yang semakin mendekat waktunya, bagaimanapun ia harus mengundurkan diri dari jabatan wakil Gubernur agar tidak nampak inferior di mata publik dan menyiapkan strateginya untuk pemenangan pemilu kada, strategi ini juga pernah dilakukan SBY saat berniat maju Pemilu Presiden pada tahun 2004. Ketiga, wewenang wakil kepala daerah kurang jelas, hal ini juga mengindikasikan bahwa seorang wakil kepala daerah hanya sebagai pendamping saja, atau ia tidak memiliki hak dalam mengambil kebijakan sehingga merasa dibayang-bayangi oleh pasangannya sendiri. Keempat, ia melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang sudah dimandati oleh rakyat banyak. Kepala daerah dan wakilnya dipilih melalui pemilu langsung, berapa banyak biaya politik yang sudah dihabiskan baik dari negara maupun biaya kandidat, selain itu juga rakyat sudah terlanjur memilih dan memimpikan pemimpinnya bisa menyelesaikan segala permasalahan kehidupan kaum bawah.

Solusi dan Proses Pembelajaran

Supaya tidak terjadi disharmonisasi antara pasangan kepala daerah dan wakilnya perlu dibuat regulasi yang ketat. Hal ini perlu dilakukan agar kejadian ini tidak terulangi atau tidak dilakukan oleh wakil kepala daerah lainnya. Regulasi ini mengatur dengan tegas tentang pengunduran salah satu pasangan harus jelas dan rasional dan tidak beralasan karena tidak adanya kecocokan dengan pasangannya.

Kejadian ini juga mengindikasikan implementasi yang meliberalkan demokrasi dengan cara memilih pasangan kandidat ternyata tidak menghasilkan kesepakatan politik. Keduanya bahkan malah menjadi rival yang saling bersaing dan menjatuhkan secara asimetris. Kalau hal ini sudah terjadi maka kemesraan saat-saat menjelang pemilu kada dan menjabat pada masa-masa awal pemerintahannya akan cepat berlalu sehingga berubah menjadi pasangan yang mudah dan siap melakukan perceraian.

Berdasarkan data Kemendagri bahwa hanya 6,15 persen pasangan kepala daerah hasil pemilihan pada 2010 dan 2011 yang tetap berpasangan pada Pemilu Kada untuk periode selanjutnya. Sedemikian besar presentase pasangan kepala daerah yang pecah kongsi, sampai-sampai dianggap sebagai fenomena wajar dalam dinamika pemilu kada. Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenoek menyatakan, “Dari 244 Pemilu Kada pada 2010 dan 67 pada 2011, hampir 94 persen diantaranya pecah kongsi.

Oleh karena itu, semestinya pasangan kepala daerah mengerti tugas-tugasnya yang telah diamanatkan oleh rakyat, bisa berkomunikasi dengan baik dan bekerja optimal, apalagi untuk konteks DKI Jakarta membutuhkan penyelesaian yang tidak mudah. Segala carut marut di ibukota ini juga tergantung kecerdasan dan kreatifitas seorang pemimpin untuk menanggulangi banjir, macet, kriminal dan permasalahan kota pada umumnya. Jadi pengunduran diri sebagai Wakil Kepala Daerah tidak menjadikan solusi apalagi ketika dibandingkan dengan pemilihan yang membutuhkan biaya yang sangat besar, tentu juga harus menghasilkan sesuatu yang berarti untuk rakyat.

Penulis adalah Peneliti The Political Literacy Institute, Jakarta